Di sisi lain, masih minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan memperburuk keadaan. Banyak kebijakan lingkungan dan pembangunan yang dirancang tanpa melibatkan suara masyarakat terdampak. Di wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur seperti jogging track dan proyek pemecah ombak dilakukan tanpa kajian lingkungan memadai, yang justru mempercepat kerusakan ekosistem. Bahkan, ruang berlabuh bagi nelayan kecil pun tergerus, mengancam mata pencaharian mereka.
Masalah pengelolaan sampah, terutama plastik, juga menjadi momok. Limbah plastik mencemari laut dan pesisir, merusak ekosistem, serta mengurangi kemampuan laut menyerap karbon. Infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi publik pun masih terbatas, menjadikan warga semakin sulit beradaptasi terhadap situasi iklim yang kian genting.
Kondisi ini semakin kompleks ketika menyangkut masyarakat adat. Minimnya pengakuan terhadap hak dan wilayah adat memicu konflik tenurial dan perampasan ruang hidup. Padahal, mereka memiliki pengetahuan lokal dan praktik berkelanjutan yang penting dalam menjaga hutan dan ekosistem. Sayangnya, suara mereka jarang diikutsertakan dalam proyek-proyek konservasi yang justru menyasar wilayah adat.
NTT tengah menghadapi tantangan iklim yang serius. Namun, solusi tak bisa hanya datang dari atas. Mengatasi krisis ini butuh perubahan sistemik: kebijakan yang inklusif, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta pengakuan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Rentetan Tembakan Mencekam Paksa Gedung Putih Lockdown Total
-
Penembakan Gedung Putih, Pengamanan Donald Trump Diperketat Usai Insiden Baku Tembak Berdarah
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon