Suara.com - Pengamat Komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai isu ijazah palsu Presiden ke 6 Joko Widodo atau Jokowi tak akan mereda, meski Bareskrim Polri menegaskan keasliannya.
Jamaluddin menjelaskan bahwa hal tersebut karena adanya faktor tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri.
Sebagian masyarakat katanya, tetap akan meyakini bahwa ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu.
"Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Kenapa hal itu terjadi ? Pastinya hal ini berkaitan dengan trust," kata Jamiluddin lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Sabtu 24 Mei 2025.
Ia mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi salah satu faktor ketidakpercayaan publik dalam kasus ijazah Jokowi.
"Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri kelompok ini tidak akan percaya," ujarnya.
Ia mengemukakan bahwa sikap berbeda akan datang dari sebagian masyarakat yang sedari awal meyakini ijazah Jokowi asli.
"Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan," ujarnya.
Menurutnya perbedaan sikap tersebut sudah muncul sejak awal sebelumnya persoalan ini diadukan ke Polri.
Baca Juga: Identik Bukan Autentik, Bareskrim Polri Dinilai Tak Bisa Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
"Jadi, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berbeda pula terhadap pernyataan Bareskrim Polri. Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," sambungnya.
Tak hanya itu, ia pun menilai isu ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik. Penegasan dari Bareskrim Polri menurutnya tidak akan meredam isu tersebut.
"Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan. Termasuk bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat.
Dia pun mendorong dibentuknya tim yang kredibel untuk menguji keaslian ijazah Jokowi. Tim itu idealnya dibentuk dari dari pihak UGM, pihak Jokowi, pihak Roy Suryo--yang mempersoalkan, dan pihak independen.
"Kalau tim itu dapat dibentuk, maka mereka diberikan batas waktu dalam bekerja. Keputusan tim ini seyogyanya disepakati bersifat final. Hal itu memang perlu segera diselesaikan agar isu ijazah palsu tidak dijadikan panggung politik oleh pihak manapun," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri menyatakan menghentikan penyelidikan terhadap laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah