Jalan Panjang Banyumas Bangkit dari Tumpukan Sampah, Kini Justru Hemat Anggaran

Suara.com - Pernah ada masa saat Banyumas nyaris lumpuh karena sampah. Tahun 2018, gunungan limbah rumah tangga tak lagi punya tempat bernaung.

TPA Gunung Tugel ditutup. Rencana pemindahan ke Kaliori ditolak warga. Kota pun kehabisan lahan untuk sekadar membuang sampah.

Namun, dari krisis itu, muncul ikhtiar. Pelan-pelan, Banyumas bangkit.

Di bawah kepemimpinan Achmad Husein dan Sadewo Tri Lastiono, Banyumas menolak tunduk pada pola lama pengelolaan sampah. Tak lagi mengandalkan TPA tradisional, mereka membangun sistem baru yang lebih lestari.

Salah satu wujudnya TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) seluas 3,5 hektare di Desa Wlahar Wetan. Dibangun dengan dana Rp44 miliar dari APBN dan tambahan Rp6,3 miliar dari APBD, fasilitas ini resmi beroperasi pada 2021.

Efeknya terasa. Masalah sampah yang sempat membelit mulai terurai. Dari 600 ton sampah per hari, sekitar 493 ton kini berhasil diolah.Memang masih ada pekerjaan rumah, tetapi arah perubahannya jelas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyumas, Widodo Sugiri, berbicara jujur, "Kalau Banyumas dikatakan baik secara viral, kami selaku praktisi belum bisa menerima penghargaan itu karena terlalu tinggi. Kalau secara jujur, kita memang menuju baik," katanya.

Satu hal yang membuat Banyumas menonjol bukan hanya soal teknologi, tapi keberanian mereka meninggalkan pola lama.  TPA tradisional (landfill) sudah tidak lagi beroperasi selama enam tahun.

Dalam kondisi minim lahan, Banyumas memilih berinovasi. Langkah itu berisiko. Tapi mereka membuktikan, bahwa tanpa TPA tradisional, pengelolaan sampah tetap bisa dijalankan. Bahkan lebih efisien, lebih berkelanjutan.

Baca Juga: Sampah Kiriman dari Jakarta Cemari Perairan Pulau Tidung: Potret Darurat Sampah Laut Indonesia

Keterlibatan masyarakat

Masyarakat tidak ditinggalkan. Mereka justru digandeng.

Melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM), pengelolaan sampah dimulai dari hulu—rumah tangga—kemudian dikumpulkan, dipilah, dan diolah di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). KSM menjadi operator. Pemerintah menjadi regulator.

Model ini bukan hanya inovatif, tapi juga sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan pendekatan desentralisasi, beban tak hanya di pundak pemerintah.

Hasilnya KSM bisa memproduksi pupuk, budi daya maggot, hingga RDF (Refuse Derived Fuel) untuk bahan bakar industri. Bahkan sampah nonorganik pun disulap menjadi paving, bijih plastik, dan produk bernilai ekonomi.

Yang tak bisa diolah oleh KSM akan dikirim ke TPA BLE. Di sana, teknologi pirolisis non-incinerator digunakan. Tanpa membakar, tanpa mencemari, residu sampah diubah menjadi RDF dan biomassa.

Model ini tak hanya ramah lingkungan. Ia juga berdampak langsung pada kantong daerah.

Hemat anggaran

Sebelumnya, Banyumas menggelontorkan Rp30 miliar dari APBD untuk menangani sampah. Kini, hanya Rp5 miliar. Hemat 75 persen. Bahkan, Wakil Bupati Sadewo menargetkan pengelolaan sampah di Banyumas ke depan tak lagi perlu dana APBD. Syukur-syukur bisa jadi sumber pendapatan.

Optimisme itu bukan omong kosong. Saat ini, pengelolaan sampah di Banyumas melibatkan 50 KSM dan menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja.

Contohnya KSM Randu Makmur di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja. Mereka mengelola 25 ton RDF per bulan dan mencatat omzet hingga Rp140 juta. Semua berasal dari iuran warga, penjualan hasil olahan, dan rongsok. Ekonomi sirkular berjalan nyata di sini.

Model Banyumas kini jadi rujukan. Dari dalam negeri hingga negara-negara ASEAN datang belajar. Banyumas bahkan jadi tuan rumah forum City Window Series II pada 2023, bagian dari program Smart Green ASEAN Cities.

Tentu belum semua sempurna. Masih ada sungai di Kecamatan Gumelar yang dijadikan tempat buang sampah. Produksi sampah juga belum sepenuhnya terkelola. Tapi pemerintah tidak tinggal diam. Kajian untuk membangun TPA BLE tambahan terus dilakukan.

Banyumas sedang menunjukkan jalan. Bahwa sampah bukan sekadar limbah, melainkan peluang.

Bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah bisa menciptakan sistem yang tangguh, terukur, dan berkelanjutan.