Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai jika adanya kader PDIP yang melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri adalah agar tak ada lagi fitnah yang dialamatkan kepada partainya.
Hal itu disampaikan Puan Maharani merespons Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi resmi dilaporkan sejumlah Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Bareskrim Polri, Selasa 27 Mei 2025.
Budi Arie dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah terkait pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) tersebut yang menyudutkan PDIP terkait kasus judi online (judol).
"Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Ia mengatakan, Budi Arie telah menuding satu institusi partai, wajar ada pihak yang tersakiti.
"Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti," katanya.
Untuk itu, Puan mendesak agar Budi Arie segera menyampaikan klarifikasi soal dugaan tudingannya tersebut.
"Jadi sebaiknya klarifikasi terkait hal tersebut," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie memilih bungkam saat ditanya soal ultimatum dituntut menyampaikan permintaan maaf 1x24 jam usai diduga menuding PDIP dan Budi Gunawan memframing dirinya soal Judi Online atau Judol.
Baca Juga: Hapus Istilah Orde Lama, Puan Wanti-wanti Proyek Menbud Fadli Zon: Jangan sampai Ada yang Tersakiti
Hal itu terjadi ketika Budi ditanyai awak media usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Awalnya awak media bertanya kepada Budi soal ultimatum yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR PDIP Sadarestuwati dalam rapat.
"Pak Menteri tadi ada ultimatum dari Legislator PDIP untuk meminta maaf atas..," kata awak media.
Budi lantas menanggapi jika dirinya enggan merespons dulu soal hal itu.
"Nanti aja itu," kata Budi sambil memalingkan muka dan mengankat tangannya.
Tak sampai di situ, ketika dicecar lagi oleh awak media soal ultimatum itu, Budi juatru memilih terus bungkam dan tak mau menanggapinya.
Berita Terkait
-
Hapus Istilah Orde Lama, Puan Wanti-wanti Proyek Menbud Fadli Zon: Jangan sampai Ada yang Tersakiti
-
Puan Maharani Ultimatum Budi Arie: Jangan Bicara Sembarangan, Tolong Klarifikasi
-
Megawati Murka Partainya Dituding Dalang Framing Judol, PDIP Siap Polisikan Budi Arie: Keterlaluan!
-
Budi Arie Diduga Tuding PDIP Framing Soal Judol, Deddy Sitorus: Ibu Megawati Tersinggung
-
Dapat Restu DPP, Sejumlah Kader PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Soal Fitnah Judi Online
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!
-
Usut Kasus Haji, KPK Ngaku Sudah Tahu Inisiator Pembakaran Dokumen di Kantor Maktour
-
Sentil Pejabat Perlu Terbiasa Diroasting, Uceng: Kuping Negara Tak Boleh Tipis
-
Rakyat Rugi Besar! Ini Bahaya Pilkada jika Dikembalikan ke DPRD Menurut Netgrit
-
DPRD DKI Restui Pramono Anung Hapus Jejak Proyek Monorel Mangkrak: Jakarta Ingin Indah
-
Terapkan KUHP Baru, Kejagung Akan Minimalisir Hukuman Penjara untuk Kejahatan Ringan