Perketat Pengawasan Lurah hingga Kepala Dinas, DPRD DKI Mau Bikin KPI

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana memperketat pengawasan terhadap para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu cara yang disiapkan adalah dengan menyusun sistem Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan KPI ini akan diterapkan kepada pejabat strategis di tingkat provinsi hingga kelurahan.

Mereka yang akan dipantau kinerjanya lewat KPI antara lain kepala dinas, kepala badan, wali kota, camat, dan lurah.

"Kenapa harus KPI? Karena secara hukum kita punya fungsi pengawasan," ujar Khoirudin dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, selama ini fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif belum maksimal.

Menurutnya, rapat kerja yang digelar selama ini hanya menitikberatkan pada serapan anggaran tanpa menyentuh dampak nyata dari program yang dijalankan.

"Itu tidak menyentuh kepada dampak outcome kepada masyarakat. Sayang anggaran besar tapi pengawasan kita rendah," tuturnya.

Lebih lanjut, Khoirudin menekankan bahwa indikator yang akan disusun ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pejabat daerah mampu menjalankan program yang berdampak langsung bagi warga.

Baca Juga: Duel Berdarah Picu Kerusuhan di Lampung Tengah, Rumah Lurah Dibakar Massa

Dengan demikian, diharapkannya KPI ini bisa mendorong pejabat Pemprov DKI untuk bekerja lebih baik.

"Kita buat indikatornya. KPI-nya. Indikator yang kita sepakati bersama untuk menjadi standar penilaian berhasil atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Gubernur Pramono Anung bukan tentang proyek-proyek megah, melainkan membangun fondasi yang kuat bagi Jakarta lima tahun ke depan.

Menurut Rano, langkah awal yang mereka ambil memang tidak menampilkan perubahan fisik kota secara mencolok. Tidak ada pelebaran jalan, pembangunan gedung baru, atau proyek-proyek monumental lainnya.

Sebaliknya, mereka memilih untuk menyentuh akar persoalan sosial yang dirasakan langsung oleh warga.

"Kita memang tidak mengubah visi besar. Kita tidak merubah Jakarta, lebar jalannya atau gedung dan sebagainya, tidak. Tapi lebih kepada Pak Gubernur sering bicara soal disparitas. Di Jakarta ini jurang antara kaya dan miskin terlalu jomplang," kata Rano saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Ia menyebutkan bahwa dalam waktu singkat ini, Pemprov DKI telah menyelesaikan masalah dasar yang selama ini terabaikan, salah satunya soal ijazah anak-anak Jakarta yang tertahan di sekolah karena kendala ekonomi.

"Hampir 6 ribu ijazah anak-anak kita tidak terambil karena faktor ekonomi. Itu hal yang simpel, tapi sangat berarti. Dan kita lakukan itu," ujarnya.

Tak hanya itu, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga diperluas. Dari yang semula hanya mencakup 500 ribu siswa, kini kembali meningkat hingga lebih dari 700 ribu penerima manfaat.

"Memang ini bukan gerakan kolosal. Kita tidak memerlukan langkah-langkah besar yang mencolok. Tapi inilah bentuk penguatan pondasi yang kami maksud," kata pria yang akrab disapa Bang Doel itu.

Rano juga menyoroti pengembangan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yang kini telah diperbarui untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin beragam, termasuk layanan ambulans dan fitur tanggap darurat lainnya.

"Kemarin kita upgrade JAKI karena kepentingan masyarakat makin banyak. Ambulans, pelaporan, semua terintegrasi. Artinya kita tidak membuat bangunan mewah, tapi dari sinilah kita mulai membangun Jakarta lima tahun ke depan," jelasnya.

Selama 100 hari, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan 40 program kerja.

Meskipun tidak berskala besar, Rano menyebut seluruh program tersebut bersifat mendasar dan akan menjadi pijakan penting bagi pembangunan ke depan.

"Untuk 100 hari ini, hanya 40 program. Bukan yang besar-besar, tapi yang paling pondasi," pungkasnya.