Suara.com - Menjelang pelaksanaan Formula E-Prix Jakarta 2025, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ikut turun tangan untuk ikut mengamankan ajang balap mobil listrik sedunia itu.
Pengamanan yang dilakukan BNPT terkait pelaksanaan Formula E Jakarta 2025 itu untuk mencegah adanya potensi gangguan terutama dari kelompok teroris.
Direktur Perlindungan BNPT, Irjen Pol Imam Margono saat melakukan pemantauan langsung di lokasi Formula E itu menyampaikan jika pengamanan yang dilakukan pihaknya untuk memastikan peran serta pemerintah dalam hal memberikan rasa aman dan nyaman atas ajang balap mobil listrik itu.
Menurutnya, ajang Formula E ini menunjukkan kepercayaan dari negara-negara lain kepada Indonesia dalam hal ini Jakarta untuk kembali menjadi tuan rumah setelah pelaksanaan Formula E yang digelar 2022 lalu.
“Penyelenggaraan kali ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kami melakukan sosialisasi agar para personel dan manajemen lebih memahami potensi ancaman serta pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi,” ungkap Irjen Imam Margono dikutip pada Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas perlindungan sarana-prasarana, dengan menekankan pada pemahaman akan potensi ancaman serta prosedur mitigasi yang harus dilakukan oleh seluruh unsur penyelenggara.
“Kami ingin memastikan bahwa kegiatan ini tidak hanya aman, tapi juga berjalan lancar sesuai standar pengamanan yang tertuang pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020," ungkapnya.
Sementara itu, Deputy Operation Jakarta E-Prix, Irawan Sucahyono, menegaskan bahwa Formula E-Prix Jakarta adalah event bertaraf internasional terbesar di ibu kota tahun ini.
“Seluruh dunia menyaksikan event ini. Semua pembalap berasal dari luar negeri, dan penyelenggaranya merupakan kolaborasi Indonesia dan asing. Maka dari itu, peran BNPT sangat krusial dalam memastikan bahwa Indonesia siap dan aman,” kata Irawan.
Baca Juga: Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki
Ia juga menambahkan bahwa pendampingan dari BNPT selama tiga tahun terakhir telah memberi rasa aman yang sangat penting, tidak hanya bagi peserta dan penonton, tetapi juga bagi calon investor.
“Kami ingin menunjukkan ke dunia bahwa Jakarta siap menjadi tuan rumah event besar dengan sistem keamanan yang profesional. Kehadiran BNPT adalah bentuk nyata dari kesiapsiagaan negara,” pungkasnya.
Diketahui, Jakarta kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik dunia, Formula E, Rencananya pelaksanaan Formula E itu akan digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 21 Juni 2025.
Pramono Restui Ajang Balap Formula E
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menyatakan bakal memberi dukungan penuh pada gelaran ini.
meminta kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan negosiasi kontrak penyelenggaraan Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 agar biayanya lebih murah.
“Jadi, kalau mau kontraknya (yang berakhir tahun ini) diperpanjang, dimurahin dong. Kita tawar dong. Jangan mahal-mahal. Karena dia butuh kita, kita butuh dia,” kata Pramono.
Politisi PDI P itu menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang digelar di Jakarta harus memberikan manfaat nyata bagi kota dan warganya.
“Terus terang semua kegiatan yang ada di Jakarta harus ada manfaat dan dampaknya bagi kemajuan Jakarta. Bagi saya pribadi, no free lunch, tidak ada makan siang gratis,” kata Pramono.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap gelaran tersebut karena Formula E berpotensi menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Selain itu, lanjut dia, acara tersebut dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga internasional serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kendaraan listrik dan keberlanjutan lingkungan.
Kontrak antara FEO dan Jakpro berdurasi selama tiga tahun sejak 2022 hingga 2024. Namun, pada 2024 balapan tersebut diundur karena bertabrakan dengan pemilu.
Total biaya komitmen tiga tahun dari gelaran itu adalah sebesar 36 juta poundsterling atau sekitar Rp653 miliar untuk kontrak 2022-2024 (namun diubah menjadi 2025).
Berita Terkait
-
Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki
-
Gesture Melotot Letkol Teddy ke Bahlil soal Tambang Raja Ampat Bikin Salfok! Netizen Penuh Curiga
-
Rocky Gerung Bongkar Motif Jokowi Pilih PSI: Politisi yang Sudah Ketagihan Kekuasaan
-
Murka, Feri Amsari Kuliti Borok Bahlil soal IUP Nikel Raja Ampat: Dia Mau Lari dari Tanggung Jawab!
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka