Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan ihwal ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT G7 pada 15-17 Juni 2025 di Kananaskis, Kanada.
Sebagaimana diketahui kepala negara memilih bertolak Singapura, lalu Rusia. Hasan mengatakan, Prabowo sebagai Presiden, mendapatkan banyak kehormatan dengan diundang hadir di berbagai forum.
Undangan kepada Prabowo ternyata ditujukan untuk waktu hampir bersamaan. Ada yang jadwalnya pas, tetapi ada juga yang ternyata bentrok dengan agenda Prabowo.
"Dengan jarak yang lumayan jauh itu titik-titiknya lumayan-lumayan jauh tuh. Ada yang di Kanada, ada yang di Singapura, ada yang di St. Petersburg. Pemerintah kita tentu menghargai undangan-undangan ini karena ini sebuah kehormatan terhadap pemerintah Indonesia," kata Hasan di kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Menurut Hasan, undangan kepada Indonesia untuk hadir di KTT G7 menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Indonesia di kancah global. Sebab, tidak banyak negara yang diundang hadir di KTT G7.
"Mungkin hanya 4 atau 5 negara selain anggota G7 yang diundang ke forum tersebut," imbuhnya.
Meski demikian, pada saat bersamaan, jadwal kepala negara untuk berkunjung ke Rusia sudah dipersiapkan.
Hasan mengatakan, undangan dari pemerintah Rusia untuk Prabowo menghadiri St. Petersburg International Economic Forum sudah sejak beberapa bulan lalu, antara Maret atau April.
Hal ini yang menjadi alasan Prabowo absen di Kanada dan melanjutkan perjalanan ke Rusia, usai mengikuti pertemuan bilateral tahunan Leaders’ Retreat di Singapura.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Dianggap Berhasil Berantas Korupsi? Ada Fakta Pahit di Baliknya!
"Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Sementara undangan dari pemerintah Kanada itu baru awal Juni kemarin. Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura," jelasnya.
Melihat adanya undangan kunjungan kenegaraan pada waktu bersamaan, pemerintah Indonesia memilih mendahulukak komitmen yang telah dibuat lebih awal.
"Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari. Komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama," ungkap dia.
Tetap Non Blok
Hasan menegaskan, pemilihan untuk mendahulukan kunjungan kenegaraan oleh Presiden Prabowo ke negara tertentu atas dasar pertimbangan jadwal semata.
Tidak menggambarkan sikap Indonesia untuk condong ke salah satu blok.
Berita Terkait
-
Susi Pudjiastuti Kritik Prabowo Naikan Gaji Hakim, Dialog 7 Tahun Lalu dengan Najwa Shihab Diungkit
-
Gaji Hakim Naik 280 Persen, KPK Berharap Hakim Bisa Membentengi Diri dari Godaan Korupsi
-
Polri Bentuk Satgassus Optimalisasi Negara Anggotanya Mantan Pegawai KPK, Ada Nama Novel Baswedan
-
Bantu Prabowo Raup Penerimaan Negara, Kapolri Tunjuk Novel Baswedan Dkk, Apa Tugasnya?
-
Sri Mulyani Bocorkan Prabowo Bakal Bentuk Lembaga Baru, Siap-siap Hadapi Tantangan Keuangan Negara!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu