Suara.com - Sinyal bahaya bagi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, datang dari Gedung Merah Putih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka menyatakan tidak akan ragu untuk memeriksa menantu Presiden Jokowi itu terkait skandal korupsi proyek pembangunan jalan yang kini mengguncang provinsi tersebut.
Pernyataan ini dilontarkan Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, saat ditanya mengenai kedekatan Bobby dengan Kepala Dinas PUPR Sumut berinisial TOP, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Jika aliran dana ini memang mengarah ke pejabat lain, atau bahkan sampai ke gubernurnya, kami pasti akan meminta keterangan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara baru-baru ini.
Asep menegaskan bahwa KPK kini bekerja dengan prinsip follow the money. Penyidik tengah menelusuri jejak aliran uang haram dari pihak swasta yang diduga menjadi penyuap dalam proyek ini.
“Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak,” tegas Asep.
Artinya, siapa pun yang namanya tersangkut dalam jejak aliran dana tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan, tanpa terkecuali. Asep menyebut kasus ini masih dalam tahap awal, sehingga kemungkinan akan ada banyak pihak lain yang terseret.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Kadis PUPR Sumut (TOP), ada juga pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas PUPR dan Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN), serta dua direktur perusahaan swasta yang diduga sebagai pemberi suap.
Para pejabat negara itu diduga menerima suap untuk memuluskan pemenangan tender proyek jalan, sementara pihak swasta dijerat sebagai pemberi suap.
Baca Juga: Jumat Keramat di Sumut! Skandal Proyek Jalan, Terungkap Ada 'Dua Klaster' Penerima Setoran Haram
Berita Terkait
-
Jumat Keramat di Sumut! Skandal Proyek Jalan, Terungkap Ada 'Dua Klaster' Penerima Setoran Haram
-
Khalid Basalamah Soal Diperiksa KPK: Tak Ada Hubungan Saya dengan Korupsi Haji
-
OTT KPK di Mandailing Natal: 6 Orang Ditangkap, Dugaan Proyek Jalan Jadi Sumber Masalah
-
Baru Jadi Stafsus Presiden, Harta Kekayaan Musisi Yovie Widianto Tembus Rp 43 Miliar!
-
Profil Catur Budi Harto, Eks Pejabat BUMN yang Dipanggil KPK
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi