Suara.com - Sinyal bahaya bagi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, datang dari Gedung Merah Putih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka menyatakan tidak akan ragu untuk memeriksa menantu Presiden Jokowi itu terkait skandal korupsi proyek pembangunan jalan yang kini mengguncang provinsi tersebut.
Pernyataan ini dilontarkan Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, saat ditanya mengenai kedekatan Bobby dengan Kepala Dinas PUPR Sumut berinisial TOP, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Jika aliran dana ini memang mengarah ke pejabat lain, atau bahkan sampai ke gubernurnya, kami pasti akan meminta keterangan,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara baru-baru ini.
Asep menegaskan bahwa KPK kini bekerja dengan prinsip follow the money. Penyidik tengah menelusuri jejak aliran uang haram dari pihak swasta yang diduga menjadi penyuap dalam proyek ini.
“Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak,” tegas Asep.
Artinya, siapa pun yang namanya tersangkut dalam jejak aliran dana tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan, tanpa terkecuali. Asep menyebut kasus ini masih dalam tahap awal, sehingga kemungkinan akan ada banyak pihak lain yang terseret.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain Kadis PUPR Sumut (TOP), ada juga pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas PUPR dan Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN), serta dua direktur perusahaan swasta yang diduga sebagai pemberi suap.
Para pejabat negara itu diduga menerima suap untuk memuluskan pemenangan tender proyek jalan, sementara pihak swasta dijerat sebagai pemberi suap.
Baca Juga: Jumat Keramat di Sumut! Skandal Proyek Jalan, Terungkap Ada 'Dua Klaster' Penerima Setoran Haram
Berita Terkait
-
Jumat Keramat di Sumut! Skandal Proyek Jalan, Terungkap Ada 'Dua Klaster' Penerima Setoran Haram
-
Khalid Basalamah Soal Diperiksa KPK: Tak Ada Hubungan Saya dengan Korupsi Haji
-
OTT KPK di Mandailing Natal: 6 Orang Ditangkap, Dugaan Proyek Jalan Jadi Sumber Masalah
-
Baru Jadi Stafsus Presiden, Harta Kekayaan Musisi Yovie Widianto Tembus Rp 43 Miliar!
-
Profil Catur Budi Harto, Eks Pejabat BUMN yang Dipanggil KPK
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Kutip Hamkke Gamyeon Meolli Ganda, Prabowo Tegaskan Persahabatan dan Masa Depan Bersama RI-Korsel
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi