Suara.com - Panggung Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi saksi bisu saat mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, membeberkan alasan di balik kebijakan importasi gula yang kini menjeratnya.
Dalam kesaksiannya pada Senin (30/6/2025), Tom Lembong dengan tegas menyatakan bahwa tindakannya adalah respons langsung atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meredam gejolak harga pangan yang saat itu melambung tinggi.
Kesaksian ini menjadi titik krusial dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, di mana Tom Lembong duduk sebagai terdakwa. Ia mengklaim hanya menindaklanjuti mandat dari kepala negara di tengah situasi krisis.
'Atas Perintah Presiden': Dalih di Balik Kebijakan Impor
Di hadapan Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika, Tom Lembong menggambarkan situasi genting yang ia hadapi di awal masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan.
Menurutnya, saat itu Indonesia sedang dilanda krisis harga pangan yang serius.
“Saat saya pertama kali ditunjuk dan menjabat sebagai menteri Perdagangan, semua harga pangan, mulai dari beras sampai gula sampai daging sapi sampai jagung, ayam, dan telur mengalami gejolak harga. Hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga,” tutur Tom Lembong di ruang sidang.
Kondisi inilah yang menurutnya menjadi dasar perintah langsung dari Presiden Jokowi. Hakim Dennie sempat memotong untuk memastikan sumber perintah tersebut.
“Mohon maaf saya potong dulu soal perintah presiden ya. Saudara langsung mendapat perintah presiden?” potong Hakim Dennie.
“lya yang mulia,” sahut Tom Lembong.
Baca Juga: Seret Nama Jokowi di Sidang Korupsi Gula, Tom Lembong Jalankan Perintah atau Main Sendiri?
Tom Lembong menjelaskan bahwa perintah tersebut disampaikan dalam sidang kabinet. Presiden Jokowi, kata Tom, memerintahkan jajarannya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menstabilkan harga.
Ia bahkan berbagi cerita personal dari Presiden yang mengaku menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat di pasar mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok, termasuk gula.
“Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggungjawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah presiden agar pemerintah segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut,” tambahnya. Dengan kata lain, kebijakan impor gula yang kontroversial itu ia bingkai sebagai sebuah tugas negara di masa darurat.
Duduk Perkara: Mengapa Tom Lembong Jadi Terdakwa?
Meskipun Tom Lembong berdalih menjalankan perintah presiden, jaksa penuntut umum memiliki pandangan yang berbeda. Menurut jaksa, kebijakan yang diambil Tom Lembong justru sarat dengan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara hingga Rp 515,4 miliar.
Dakwaan jaksa menyoroti beberapa poin utama yang dianggap sebagai pelanggaran hukum:
Berita Terkait
-
Seret Nama Jokowi di Sidang Korupsi Gula, Tom Lembong Jalankan Perintah atau Main Sendiri?
-
Blak-blakan Beathor Suryadi, Siapa 'Arsitek' Dokumen Jokowi di Pasar Pramuka Kini Jadi Profesor?
-
ProJo Geram! Narasi Jokowi 'Kritis' Diduga Ulah Pembenci Ingin Bangun Opini Kena Azab
-
Pengakuan Pedagang Pasar Pramuka Saat Didatangi Roy Suryo: Banyak yang Datang Tanya Pemalsuan
-
Imbas Isu Pemakzulan, Rocky Gerung: Gibran dan Jokowi Diolok-olok Anak SD
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
Terkini
-
Tito Karnavian: Anggaran Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar Capai Rp 59 Triliun
-
JPPI Terima Aduan Sekolah di Banten Diduga Palak SPPG Rp1.000 per Siswa Tiap Hari
-
Awas Macet! Ini Daftar 33 Titik Penutupan Jalan dan Rute Alternatif Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta
-
BNPT Temukan 21.199 Konten Radikal, Anak Jadi Sasaran Terorisme di Ruang Digital
-
Kementerian PU Terus Tangani Layanan Air Bersih bagi Masyarakat Aceh Tamiang Pascabencana
-
Kelakar Menkeu Purbaya Sentil BNPB di Rakor Aceh: Lu Pelit, Gua Kasih Duitnya!
-
Menkeu: Ada Rp1,51 Triliun Siap Pakai untuk Pemulihan Bencana, BNPB Segera Ajukan Sebelum Hangus!
-
KSAD Ungkap Perjuangan TNI Kerja 24 Jam di Aceh: Pakai Dana Swadaya, yang Penting Jalan Tersambung!
-
Malioboro Bakal Disterilkan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Tugu Jogja saat Malam Pergantian Tahun
-
Menhub Pastikan Bandara dan Pelabuhan Aceh Aman, Tapi Jalur Kereta Api Rusak Parah Disapu Air