Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan dua program strategis nasional, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Penyediaan Tiga Juta Rumah.
Kedua program ini masuk dalam agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan dipantau secara berkala.
Arahan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Rapat tersebut turut dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan PKG dan program tiga juta rumah, dan diikuti oleh seluruh jajaran pemda.
“Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” ujar Ribka.
Percepatan pelaksanaan ini disebutnya merujuk pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ribka menyebut, penyediaan tiga juta rumah merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo, dan oleh karenanya membutuhkan dukungan nyata dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.
Ia juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk aktif menyosialisasikan program ini.
“Sehingga sangat kami mengharapkan kerja samanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Ribka.
Baca Juga: 67 Desa di Papua Masih Gelap, Prabowo Langsung Targetkan Seluruh Indonesia Terang dalam 4 Tahun
Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran Pemda dalam menyukseskan program PKG yang akan menyasar puluhan juta anak sekolah.
“Di bulan Juli 2025, 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah akan menjadi sasaran kita,” jelas Menkes.
Budi berharap kepala daerah dapat menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan satuan pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PKG. Ia juga mengingatkan agar anggaran kesehatan yang sudah tersedia di daerah dapat digunakan untuk mendukung program tersebut.
Tak hanya itu, pelaksanaan PKG di sekolah, menurut Budi, menjadi momentum untuk memperbarui alat kesehatan, sekaligus menanamkan kesadaran hidup sehat sejak usia dini.
“Jadi untuk bisa menciptakan masyarakat yang sehat, itu sejak dini kita harus ajarin anak-anak bagaimana pola hidup sehat,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menyampaikan bahwa target tiga juta rumah akan menyasar wilayah perkotaan, perdesaan, hingga kawasan pesisir.
Berita Terkait
-
Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Begini Reaksi Kemendagri soal Putusan MK
-
Prabowo Gelar Ratas Mendadak Dini Hari: Apa yang Dibahas Sampai Libatkan Bos Pindad dan PT DI?
-
KPA Tegaskan Warga Penolak KEK Mandalika Bukan Anti-Pembangunan, Presiden Diminta Lakukan Ini
-
Penggusuran dan HPL Bermasalah, KPA Desak Presiden Prabowo Evaluasi KEK Mandalika
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
Terkini
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Malam Tahun Baru, KAI Commuter Tambah 26 Perjalanan KRL Jabodetabek hingga Dini Hari
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran
-
Kortas Tipikor Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PJUTS ESDM, Negara Rugi Rp19,5 Miliar!
-
BLTS Rp 900 Ribu di Aceh Tamiang Disalurkan Manual, Kantor Pos Masih Rusak Pascabencana