Suara.com - Rentetan penetapan tersangka baru dalam megaskandal korupsi di Tanah Air memunculkan dilema. Di satu sisi ada simpati, di sisi lain ada anggapan 'sudah sepantasnya'.
Perspektif kompleks ini diungkap secara lugas oleh mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang melihat fenomena ini dari dua sisi yang kontras.
Dalam diskusi panas di podcast "Hersubeno Point" yang dipublikasikan di YouTube, Sudirman Said membedah kekhawatirannya.
Ia tak hanya menyorot para pelaku yang memang dikenal 'bermain', tetapi juga mereka yang idealis namun ikut terseret dalam pusaran sistem yang korup. Analisisnya menjadi cermin buram bagi kondisi tata kelola negara saat ini.
Simpati untuk 'Orang Baik' yang Terjebak Sistem
Di tengah sorotan publik yang cenderung menghakimi, Sudirman Said justru menunjukkan empati mendalam bagi beberapa individu yang tersandung kasus hukum.
Ia melihat ada sosok-sosok dengan niat tulus dan idealisme yang kini harus berhadapan dengan status tersangka, sebuah situasi yang menurutnya sangat disayangkan.
"Saya juga memiliki kekhawatiran untuk beberapa individu, yang saya gambarkan sebagai orang baik dan idealis, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Sudirman Said.
Baginya, ini bukan sekadar pembelaan personal, melainkan pengakuan bahwa sistem yang bobrok seringkali tidak pandang bulu. Orang dengan integritas pun bisa terperangkap. Karena itu, ia berharap proses hukum dapat berjalan seadil-adilnya untuk membedakan siapa yang berniat jahat dan siapa yang hanya menjadi korban keadaan.
Baca Juga: Di Balik Wacana Larangan Masker Tahanan KPK: Efek Jera atau Sekadar Panggung Publik?
"Saya berharap keadilan akan berpihak pada mereka," tegasnya.
'Biang Kerok' dan Bobroknya Tata Kelola
Namun di sisi lain, Sudirman Said tidak menafikan bahwa di antara deretan tersangka tersebut, ada nama-nama yang reputasinya sudah lama dikenal sebagai bagian dari masalah. Ia secara terang-terangan menyebut mereka sebagai individu bermasalah yang akhirnya tersentuh hukum.
"Saya juga mengakui bahwa di antara tersangka baru, ada individu yang dikenal sebagai sosok bermasalah dalam sistem," ujarnya.
Pandangannya ini langsung mengarah ke akar persoalan yang lebih besar: kualitas tata kelola dan sistem pengendalian internal di berbagai lembaga publik yang makin merosot. Menurutnya, kondisi inilah yang menjadi lahan subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Batas antara kepentingan publik dan keuntungan pribadi menjadi sangat tipis dan mudah dilanggar.
"Ia menyoroti masalah yang lebih luas mengenai penurunan tata kelola dan lingkungan pengendalian, di mana sulit untuk memisahkan kepentingan pribadi dan publik," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
Terkini
-
Judi Politik PM Jepang: Umumkan akan Bubarkan DPR, Minta Rakyat Jadi Hakim di Pemilu Dini
-
Mahfud MD Yakin Ada Korupsi di Kasus Kuota Haji: Feeling Saya Mengatakan Pasti Ada
-
Disdik DKI Jakarta 'Puasakan' Siswa dari Gadget Saat Jam Pelajaran, Begini Mekanismenya
-
Tiket Whoosh Cuma Rp225 Ribu Lewat Promo 'January Best Deal', Cek Jadwalnya di Sini!
-
DBH Dipangkas, Anggaran Menyusut, Target Sekolah Gratis Jakarta Ikut Menciut
-
Kasus TPPO Jual Bayi Terungkap di Medan, Kemen PPPA Sebut Modus Sudah Dilakukan Sebelum Anak Lahir
-
Nasib Sudewo di Ujung Tanduk, Gerindra Gelar Rapat Kehormatan Tentukan Status
-
Menteri PKP Ara Konsultasi ke KPK, Targetkan Meikarta Jadi Lokasi Rusun Subsidi pada 2026
-
Jakarta Menuju Kota Inklusif, Gubernur Pramono Luncurkan 32 Bus Sekolah Baru Khusus Disabilitas
-
Dasco Hormati Proses Hukum KPK soal Bupati Pati, Ungkap Pesan Menohok Prabowo