Bikin Resah 'Pribumi', Pemerintah Jepang Bentuk Unit Khusus Tindak Tegas Warga Asing

Suara.com - Pemerintah Jepang mengambil langkah drastis di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap warga negara asing alias WNA dan panasnya suhu politik dalam negeri.

Pada Selasa (9/7/2025), sebuah unit khusus resmi dibentuk di bawah Sekretariat Kabinet dengan satu misi utama, yakni menangani segala persoalan yang berkaitan dengan WNA di negara tersebut.

Pembentukan unit ini bukanlah langkah biasa.

Ia lahir dari tekanan publik yang semakin kencang dan menjadi manuver politik penting menjelang pemilu Majelis Tinggi (House of Councillors) yang akan digelar akhir pekan ini.

Unit ini diposisikan sebagai "menara komando" untuk merespons berbagai isu sensitif, mulai dari tindak kejahatan dan overtourism, hingga potensi penyalahgunaan sistem jaminan sosial oleh warga asing.

Satgas Lintas Kementerian dengan Misi Tegas

Untuk menunjukkan keseriusannya, unit khusus ini tidak diisi oleh sembarang orang.

Dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Sekretaris Kabinet, Wataru Sakata, unit ini diperkuat oleh 78 pegawai yang ditarik dari berbagai kementerian kunci, termasuk Badan Layanan Imigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba secara langsung meresmikan kantor unit ini dengan pesan yang tegas dan tak bisa ditawar.

Baca Juga: Asrama di Jepang Ludes Terbakar, Pelakunya Diduga Oknum TKI Mabuk dan Masak Mi Jam 3 Pagi

"Sangat penting bertindak tegas terhadap mereka yang tidak mengikuti aturan, sembari meninjau ulang sistem yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini," ujar Perdana Menteri Shigeru Ishiba dalam acara peluncuran kantor tersebut di Kantor Perdana Menteri, Tokyo.

Ishiba sadar bahwa langkah ini bisa memicu tudingan diskriminasi.

Oleh karena itu, ia mencoba menyeimbangkan ketegasan dengan jaminan keadilan.

Ia menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan kekhawatiran publik didengar tanpa harus menjurus pada sentimen anti-asing.

“Segala aksi kita harus tegas, tapi tentu tetap memenuhi prinsip keadilan," kata dia.

Kasus PSHT: Contoh Nyata 'Ulah WNI' yang Picu Kekhawatiran Lokal