Suara.com - Panggung politik nasional pasca-Pemilu 2024 menghadirkan babak baru yang krusial bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seiring berakhirnya masa jabatan, narasi tentang miskalkulasi politik yang dilakukannya semakin menguat, mengancam warisan dan pengaruhnya di masa depan.
Analisis tajam dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengungkap bagaimana langkah-langkah Jokowi kini berujung pada sebuah realita pahit, jauh dari "ilusi kekuasaan" yang selama ini menyelimutinya.
Menurut Yunarto, kesalahan perhitungan Jokowi bukan sekadar retaknya hubungan dengan PDI Perjuangan. Lebih dalam dari itu, Jokowi dinilai telah meninggalkan basis pendukungnya yang paling loyal dan tulus—mereka yang menopangnya sejak awal tanpa pamrih jabatan atau proyek.
"Mas Toto berpendapat bahwa Jokowi mengalami miskalkulasi politik, bukan hanya terkait hubungannya dengan PDIP, tetapi juga karena meninggalkan orang-orang yang mendukungnya sejak awal dengan kepentingan yang lebih sedikit," ujar Yunarto dalam podcast Gaspol dikutip dari YouTube pada Jumat (18/7/2025).
Puncak Miskalkulasi: Mengorbankan Loyalis Demi Dinasti?
Kesalahan perhitungan ini, menurut Yunarto, bukanlah insiden tunggal. Bibitnya sudah tersemai sejak 2019 dan meledak pada momen paling kontroversial: memajukan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
Keputusan ini dianggap sebagai puncak dari serangkaian langkah politik yang mengabaikan fondasi kekuatannya sendiri.
"Miskalkulasi ini dimulai sejak 2019 dan puncaknya adalah ketika menempatkan Gibran sebagai cawapres secara kontroversial," tegasnya.
Langkah ini secara efektif menjauhkan Jokowi dari para pendukung awal yang menjadi tulang punggung perjuangannya.
Baca Juga: Projo Ngaku Nama Abraham Samad Ikut Disebut-sebut dalam perkara Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Mereka adalah kelompok yang tidak pernah menodongkan proposal proyek atau menuntut kursi kekuasaan.
"Jokowi dianggap melupakan pendukung awalnya yang tidak meminta jabatan atau proyek," kata Yunarto.
Pengabaian terhadap loyalis inilah yang kini memaksanya menghadapi konsekuensi politik yang tak terhindarkan.
Realita Pasca-Jabatan: Saat Ilusi Kekuasaan Tak Lagi Menapak Tanah
Kini, tabir kekuasaan absolut mulai tersingkap. Yunarto Wijaya menggambarkan kondisi Jokowi saat ini sebagai momen kebangkitan dari mimpi indah.
Realita politik yang dihadapinya sekarang sangat berbeda, di mana pengaruh dan daya tawar tidak lagi sebesar saat masih memegang kendali penuh di Istana.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
Terkini
-
Pramono Kembangkan Blok M Hub, Pengamat Sebut Bisa Jadi Orchard Road Versi Jakarta
-
Aktifkan Lagi Kepsek SMAN 1 Cimarga, Tindakan Gubernur Banten Dinilai Ada Celah Hukum, Kenapa?
-
Ketua MPR Tidak Mempermasalahkan WNA Jadi Bos BUMN, Asal....
-
Sidang ASDP, Eks Bawahan Kenang Ira Puspadewi Berantas Preman dan Ajarkan Zero Fraud
-
Komnas Perempuan Soroti Implementasi Cuti Haid yang Masih Diskriminatif di Tempat Kerja
-
Siapa Pemilik Transmart? Ikut Didemo Santri Gara-Gara Trans7 Senggol Kiai
-
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Bungkam soal Kabar Jadi Justice Collaborator KPK
-
Masuki Setahun Prabowo-Gibran, Survei IndoStrategi Ungkap Kinerja 'Sedang' dengan Skor 3,07
-
Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025, Negara Hadir untuk Pastikan Keadilan Energi
-
Komnas Perempuan: Hak Maternitas Pekerja Perempuan Adalah Hak Dasar, Bukan Fasilitas Opsional