Suara.com - Wacana pemangkasan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen menuai penolakan tegas dari belasan komunitas pengemudi ojek online (ojol).
Mereka menilai, di balik potongan yang ada, terdapat jaring pengaman vital mulai dari asuransi hingga fitur keselamatan yang terancam hilang jika kebijakan itu dipaksakan tanpa kajian mendalam.
Para ketua komunitas menegaskan bahwa skema komisi 20 persen yang berlaku saat ini masih sangat layak dan adil.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mereka menyebut kebijakan ini sebagai fondasi dari ekosistem dan keberlanjutan layanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Ketua URC Bekasi Bersatu, Hadi Darsono, menjelaskan bahwa potongan 20 persen tersebut bukan sekadar biaya, melainkan investasi yang manfaatnya kembali langsung kepada para mitra pengemudi.
Alokasi dana tersebut digunakan untuk fasilitas krusial seperti asuransi kecelakaan, layanan darurat 24 jam, hingga pemeliharaan teknologi aplikasi yang vital untuk operasional sehari-hari.
"Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Kalau komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang menjamin semua itu tetap ada?" kata Hadi dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025).
Argumentasi ini diperkuat Ketua Driver Ojol Klender Indra Jaya yang menyoroti dampak lebih luas dari wacana ini.
Menurutnya, stabilitas pendapatan driver ojol sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari ekosistem digital.
Baca Juga: Ojol Bebas vs Ojol Terjamin: Dilema Status, Mana yang Lebih Untung?
"Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Kalau sistem ini diganggu, maka efeknya bisa seperti domino. Bukan cuma kami yang kena, tapi semua yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini," ujar Indra.
Fitur Keamanan
Sementara itu, Ketua Komunitas Driver Online Grab, Ruli Gunawan menekankan pentingnya inovasi teknologi dan fitur keamanan yang didanai dari komisi tersebut.
Fitur seperti tombol darurat (panic button), pelacakan real-time, hingga akses bantuan hukum adalah hasil dari investasi berkelanjutan yang membuat platform tetap aman dan kompetitif.
"Kami tidak ingin kembali ke zaman sebelum aplikasi. Sekarang kami punya panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum,” tutur Ruli.
"Semua itu ada karena sistem ini dibiayai dari komisi. Kalau dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain bisa bertahan dan terus melindungi kami?" tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina