Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara soal demonstrasi yang digelar para pelaku usaha pariwisata di Gedung Sate, Bandung, Senin, 21 Juli 2025.
Aksi protes tersebut digelar buntut dari kebijakan larangan kegiatan study tour yang dikeluarkan Pemprov Jabar beberapa waktu lalu.
Massa yang terdiri dari sopir bus, pelaku UMKM, hingga pengelola tempat wisata menyuarakan tuntutan agar larangan tersebut segera dicabut.
Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada mata pencaharian mereka dan menyebabkan berkurangnya pemasukan bagi para pelaku usaha pariwisata di berbagai daerah.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Dedi memberikan respons atas unjuk rasa tersebut.
"Saya sampaikan ya pada hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasupati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian supir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour,” kata Dedi di awal video dikutip dari akun Instagram @dedimulyadi71 pada Selasa, 22 Juli 2025.
Dedi menyebut bahwa aksi demo ini justru membuka fakta bahwa kegiatan yang selama ini disebut "study tour" justru lebih dominan sebagai acara rekreasi semata.
“Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata, SK saya adalah SK study tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan study tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu, menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi,” imbuhnya.
Baca Juga: Curhatan Putri Karlina Usai Pernikahannya Memakan Korban Jiwa: Takdir Tak Selamanya Baik
Dedi juga menyinggung bahwa demonstrasi tersebut mendapatkan dukungan dari pelaku wisata luar daerah. Salah satunya datang dari komunitas jeep wisata Gunung Merapi, Yogyakarta.
“Bisa buktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan, dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari Asosiasi Jeep di daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi,” ujarnya.
Meski mendapat tekanan dari pelaku usaha pariwisata, Dedi menegaskan tidak akan mencabut kebijakan tersebut.
Ia tetap menyatakan komitmennya untuk melindungi kepentingan orang tua siswa.
“Insya Allah gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” kata mantan Bupati Purwakarta itu.
Menurutnya, kegiatan study tour kerap menjadi beban ekonomi bagi keluarga siswa, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ia ingin agar biaya pendidikan tidak terganggu oleh kewajiban non-akademik.
Tag
Berita Terkait
-
Aksi Mulia Bripka Cecep Sebelum Tewas di Pesta Rakyat Anak Dedi Mulyadi, Keluarga Kritik Keras
-
Kontras Biaya Nikah Anak Dedi Mulyadi, Dari Sewa Aset Negara Hingga Santunan Untuk Korban Tewas
-
Dibantu Muhammadiyah, Neni Nur Hayati tak Gentar Hadapi Dedi Mulyadi: Ini 7 Faktanya
-
Beda Sikap dengan Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Tak Larang Study Tour, Asal..
-
Hersubeno Arief Sebut Dedi Mulyadi 'Buang Badan', KDM Balas Menohok
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui