Prabowo Ungkap 212 Perusahaan Penggilingan Padi Melanggar

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, jumlah perusahaan penggilingan padi yang terbukti melanggar hingga berdampak terhadap kerugian ekonomi Indonesia, sebanyak 212 perusahaan.

Prabowo menegaskan bukti pelanggaran tersebut sudah diakui oleh 212 perusahaan penggilingan padi.

"Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa," kata Prabowo di Harlah ke-27 PKB di JICC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

Prabowo menekankan, para perusahaan penggilingin padi yang melanggar tersebut harus mengembalikan kerugian yang dialami Indonesia. 

"Ya ini mereka harus kembalikan uang yang mereka nikmati dengan tidak benar. Kalau bisa kembalikan Rp 100 triliun ya kita mungkin bisa sedikit meringankan," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan dirinya sudah kerap memberikan peringatan secara baik agar para perusahaan melakukan bisnis secara baik dan benar. Ia sekaligus meminta mereka bersih-bersih diri.

"Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik. Kalau mau bisnis yang benar aja lah, bayar pajak iya kan? Bayar pajak," kata Prabowo.

"Cari untung yang benar, jangan palsu-palsu, botol minyak goreng dikurangi 20 persen, itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu Rp 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita," sambung Prabowo.

Cap Pengkhianat

Baca Juga: Soal Transfer Data ke AS, Presiden Prabowo Buka Suara: Negosiasi Terus Berjalan

Sebelumnya, Prabowo kembali menyoroti ulah nakal pengusaha yang melakukan pengoplosan beras biasa menjadi kemasan premium. Prabowo benar-benar geram atas tindak kejahatan tersebut.

Prabowo menyampaikan kembali sorotan tersebut dalam pidatonya di acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahaan Merah Putih di Klaten, Jawa Tebgah.

Prabowo mengatakan, dirinya mendapat kaporan ihwal tindakan pidana berupa pengoplosan beras. Prabowo tegas menyatakan hal tersebut merupakan penipuan.

"Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana," kata Prabowo, Senin (21/7/2025).

Mengetahui tindakan bejat para penngusaha, Prabowo tidak tinggal diam. Ia kembali meminta kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk melakukan penindakan. Permintaan serupa juga disampaikan untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kejaksaan Agung dan Polri diminta untuk mengusut tindakan oplos beras yang akibatkan kerugian besar terhadap ekonomi Indonesia.

"Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan taksiran kerugian yang harus dialami oleh ekonomi Indonesia imbas tindak pidana sejumlah pengusaha dalam melakukan oplos beras.

"Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun," kata Prabowo.

Prabowo tidak terima atas kerugian yang disebabkan oleh sejumlah kelompok usaha. Ia mengingatkan tentang jerih payah negara dalam memungut pajak demi mengumpulan rupiah.

"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha," kata Prabowo.

Prabowo sengaja kembali menyampaikan hal tersebut di tengah acara peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih. Ia ingin para kepala daerah maupun kepala desa dapar benar-benar mengetahui.

"Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima," bebernya.

"Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," sambung Prabowo.