Suara.com - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 menjadi panggung bagi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Wihaji, untuk menyampaikan pesan tegas dari Presiden.
Hentikan seremoni yang berlebihan dan fokus pada aksi nyata di lapangan. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam acara yang digelar di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (28/7/2025), mengubah paradigma perayaan menjadi momentum strategis penanganan stunting nasional.
Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Menteri Wihaji tanpa basa-basi menyampaikan arahan fundamental yang menjadi kompas baru bagi program kependudukan dan keluarga.
"Yang penting jangan terlalu banyak seremonial, turun ke lapangan, selesaikan masalah," ujar Wihaji, mengutip pesan langsung Presiden.
Pernyataan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah mandat yang menggarisbawahi urgensi penyelesaian masalah fundamental bangsa, terutama stunting, yang dianggap sebagai akar dari kemiskinan struktural dan penghambat lahirnya sumber daya manusia (SDM) unggul.
SDM Unggul dan Entaskan Kemiskinan
Lebih jauh, Wihaji membedah mandat yang diemban kementeriannya melalui Astacita, atau delapan cita-cita pembangunan nasional. Menurutnya, BKKBN diberi dua tugas utama yang saling berkaitan.
"Tugas kami adalah memastikan SDM Indonesia semakin baik dan kemiskinan berkurang. Pertanyaannya, dari mana kita memulai? Jawabannya dari keluarga," tegasnya.
Logika ini menempatkan keluarga sebagai episentrum pembangunan bangsa. Wihaji menjelaskan bahwa kegagalan membangun unit terkecil dalam masyarakat ini akan berdampak langsung pada kualitas generasi penerus dan melanggengkan lingkaran kemiskinan.
Baca Juga: Menteri LH: Lingkungan Rusak Bisa Picu Stunting, Bagaimana Katiannya?
Di sinilah isu stunting menjadi musuh utama yang harus diperangi secara terstruktur dan masif.
Intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Menjawab tantangan tersebut, Menteri Wihaji memaparkan strategi utama BKKBN yang berfokus pada pencegahan di hulu.
Ia menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu periode emas sejak anak dalam kandungan hingga berusia dua tahun.
"Jika anak sudah stunting, peluang pemulihan hanya sekitar 20%," paparnya.
Fakta ini menggarisbawahi betapa krusialnya langkah preventif. Penanganan setelah anak terlanjur stunting tidak hanya lebih sulit, tetapi juga tidak akan mengembalikan potensi tumbuh kembangnya secara optimal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
Tangis Keluarga Pecah Saat 10 Jenazah Korban Kecelakaan KRL Dipulangkan dari RS Polri
-
Sembilan dari 10 Pangan Kemasan Tinggi GGL, BPOM: Bukti Penting Penyempurnaan Kebijakan Pangan Sehat
-
Temui Menko Zulhas, Asosiasi Pelaku Usaha Dorong Perbaikan Tata Kelola hingga Rantai Pasok MBG
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pemerintah Berikan Perhatian Serius Tangani Masalah Kesehatan Papua
-
Arab Saudi Tekankan Pentingnya Keamanan Selat Hormuz
-
Terungkap! Ini Isi Proposal Damai Iran yang Bikin Donald Trump Meradang
-
KPK Dalami Uang USD 1 Juta di Kasus Dugaan Suap Pansus Haji DPR RI
-
Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah
-
Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
-
Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan