Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Jadi Jurus Prabowo Redam Panas Politik?

Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan hukum kepada dua figur sentral dari kubu berseberangan, Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong, dibaca sebagai sinyal kuat untuk mengakhiri perpecahan.

Namun, pertanyaannya tetap: mampukah gestur ini menjadi awal dari babak baru, atau sekadar jeda sesaat?

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hensa, sapaan akrabnya melihat langkah Prabowo mengandung pesan politik untuk merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, demi membangun Indonesia yang lebih baik.

“Prabowo ingin merangkul semua pihak, termasuk yang dulu pernah menjadi lawannya untuk ikut bersama dia membangun Indonesia menjadi lebih baik,” kata Hensa kepada Suara.com, Jumat (1/8/2025).

Ia menilai, langkah ini adalah upaya Prabowo untuk meredam polarisasi politik yang masih terasa pasca-pemilu.

Dengan memilih untuk membebaskan Tom Lembong dan Hasto, ia melihat Prabowo ingin menegaskan bahwa dia adalah pemimpin untuk semua bukan hanya kelompok tertentu.

Gestur ini, menurut Hensa, juga menunjukkan bahwa Prabowo ingin membuka dialog dengan oposisi, terutama PDI-P, yang memiliki basis kuat di parlemen dan masyarakat.

“Prabowo sedang membangun narasi bahwa dia adalah pemimpin untuk semua, bukan cuma untuk pendukungnya. Ini bisa jadi modal politik besar untuk menenangkan situasi politik yang panas, sekaligus membuka komunikasi dengan PDI-P dan orang-orang yang berada di sekitar Tom Lembong,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Akui Tak Diajak Bicara Presiden Prabowo soal Pengampunan 2 Musuh Politiknya

Selain itu, Hensa melihat langkah ini sebagai sinyal kepada elit politik bahwa Prabowo terbuka untuk kolaborasi.

Dengan membebaskan Hasto, Prabowo seolah mengulurkan tangan kepada PDI-P dan Megawati Soekarnoputri.

Begitu pula dengan abolisi untuk Tom Lembong, yang bisa menjadi isyarat kepada kelompok profesional dan teknokrat.

“Prabowo sedang mencoba bilang, ‘Ayo, kita duduk bareng.’ Tapi, dia juga harus siap kalau ada yang nggak mau diajak, atau malah curiga sama niatnya,” ujarnya.

Hensa menegaskan, tantangan terbesar Prabowo adalah membuktikan bahwa langkah ini bukan sekadar taktik jangka pendek.

Sebab, menurutnya, publik akan menilai apakah pemerintahannya benar-benar berjalan dengan semangat persatuan atau hanya menggunakan abolisi dan amnesti sebagai alat politik.

“Prabowo sedang menggambar peta besar untuk politik Indonesia ke depan. Dia ingin semua pihak, termasuk lawan-lawannya, naik ke kapal yang sama untuk membangun negara."

"Tapi, kapal itu harus punya arah jelas, bukan cuma berlayar untuk pamer bendera persatuan tanpa tujuan nyata,” katanya.

Sebelumnya, usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto disetujui DPR.

"Hari ini di DPR RI lakukan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

"Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi."

"Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan," sambungnya.

Dasco menyebut DPR setuju terhadap pemberian abolisi terhadap Tom Lembong.

"Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," katanya.