Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dinilai memiliki nuansa politik yang kuat.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.
Menurutnya, keputusan Prabowo itu secara tidak langsung memberikan tekanan kepada mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, Hasto dan Tom merupakan dua tokoh yang berseberangan dengan Jokowi.
"Sehingga memungkinkan dukungan bagi Prabowo meningkat, sekaligus melemahnya pengaruh Jokowi di lingkar Prabowo," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Sabtu (2/8/2025).
Dia berpandangan dengan abolisi dan amnesti itu, Kabinet Merah Putih mengalami perubahan iklim.
Selain tokoh-tokoh loyalis Jokowi, elit partai politik yang selama ini cenderung menjaga relasi dengan Jokowi, kata Dedi, akan berpikir dua kali.
"Sebab ketegasan Prabowo secara politik dalam hal ini menandai kemenangan pengaruh Prabowo," imbuhnya.
Hal itu menurutnya memiliki nuansa perang pengaruh Prabowo dan Jokowi.
"Sementara ini Prabowo dapat dikatakan lebih unggul, PDIP sendiri akan dengan sendirinya bergabung dengan Prabowo jika memang ada pembersihan loyalis Jokowi," ujar Dedi.
Baca Juga: Sebut Hasto dalam Zikir, Megawati: Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan
"Artinya, PDIP bisa saja masuk kabinet menggantikan tokoh-tokoh pro Jokowi," sambungnya.
Pada Jumat (1/8) Hasto dan Tom telah bebas dari rumah tahanan. Hasto menjadi terdakwa kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hasto dijatuhi hukuman penjara tiga tahun enam bulan.
Sedangkan Tom menjadi terdakwa kasus impor gula dan dinyatakan bersalah, serta dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara. Belakangan keduanya bebas, setelah Prabowo memberikan amnesti dan abolisi.
Berita Terkait
-
Amnesti Hasto Jadi Pintu Masuk, Syahganda Beberkan Kunci Prabowo Taklukkan Jebakan 'Serakahnomics'
-
Geger Reshuffle Kabinet Prabowo, Deal Politik PDIP dan Anies Terjadi Sebelum Agustus?
-
Syahganda Sebut Pemerintahan Prabowo Terancam 'Kotoran Jokowi' dan Benalu: Butuh Evolusi Dipercepat!
-
9 Bulan Dalam Tahanan, Anies Baswedan Minta Jangan Ganggu Tom Lembong!
-
Terbongkar! Sosok Dasco Disebut Otak di Balik Skenario Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu