Sebut Hasto dalam Zikir, Megawati: Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan

Suara.com - Di panggung politik yang kian memanas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan salah satu pidato paling personal dan tajam di Kongres ke-6 PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).

Bukan lagi sekadar manuver politik, putri proklamator ini membawa pertarungan ke ranah spiritual dan nurani, secara terbuka mengungkap bahwa ia menyebut nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam zikir malamnya sebagai bentuk permohonan keadilan.

Pidatonya menjadi gugatan keras terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia, dengan kasus yang menjerat Hasto sebagai simbol dari perlakuan tidak adil yang menurutnya terjadi secara lebih luas.

"Setiap malam kalau saya sedang berzikir, saya sebut semua nama-nama termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada yang Di Atas, bukan apa-apa bukan, keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja," ujar Megawati dengan nada penuh penekanan.

Pernyataan ini adalah sinyal jelas: bagi Megawati, pertarungan Hasto bukan lagi sekadar urusan hukum biasa, melainkan cerminan dari sebuah krisis keadilan yang lebih besar dan sistemik di republik ini.

Dengan retorika yang membakar, Megawati secara langsung menantang para ahli hukum di Indonesia. Ia mengingatkan mereka pada simbol universal keadilan—Dewi Themis—yang matanya tertutup untuk memastikan imparsialitas, memegang timbangan yang jujur tanpa memihak.

"Oleh sebab itu, hei para ahli hukum, ingatlah kalian dengan dewi keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya, tetapi selalu diusahakan supaya yang namanya untuk melihat keadilan itu tegak lurus," serunya.

Gugatan ini diperdalam dengan pertanyaan yang menyentuh sisi kemanusiaan, mengajak para penegak hukum membayangkan jika ketidakadilan menimpa keluarga mereka sendiri. Ini adalah sebuah upaya untuk meruntuhkan tembok formalitas hukum dan menggantinya dengan empati.

"Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki? Dengarkan seluruh rakyat Indonesia yang kucintai. Kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini," pekik Megawati.

Baca Juga: Bocoran Pengurus DPP PDIP 2025-2030: Megawati Jadi Ketua Umum Sekaligus Sekjen?

Soroti KPK

Puncak kekecewaan Megawati tertuju pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai sosok yang menandatangani lahirnya lembaga anti-rasuah tersebut saat menjabat sebagai presiden, ia tak mampu menyembunyikan kesedihan dan keheranannya melihat kondisi KPK saat ini.

"Loh, saya maaf ya kalau saya lihat KPK sekarang sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh kalau sekarang modelnya kayak begini lalu bagaimana? Coba saja pikir kan aneh," ungkapnya.

Kritik ini menyiratkan sebuah ironi yang pahit. Lembaga yang didirikannya dengan harapan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi yang independen dan berintegritas, kini di matanya justru menampilkan wajah yang membingungkan dan menyedihkan.

Ia bahkan menyindir bahwa urusan sepele pun seolah memerlukan intervensi presiden dengan memberikan amnesti kepada Hasto.

"Saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja, Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Loh, saya kan pernah presiden. Coba jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian itu ya kan lucu ya. Kenapa sih kok KPK itu jadi begitu? Itulah," lanjutnya, meninggalkan pertanyaan retoris yang menggantung di udara.

Keyakinannya pada kemenangan kebenaran ia sandarkan pada falsafah Sansekerta, Satyam Eva Jayate, yang berarti 'hanya kebenaran yang akan menang'. Ini adalah penegasan bahwa di tengah kegelapan hukum yang ia rasakan, ia percaya cahaya keadilan pada akhirnya akan bersinar.

"Coba bayangkan ya. Pikirkan gak? Ayo. Makanya kenapa sih takut? Karena Satyam Eva Jayati ya dan pasti keadilan itu pasti menang," kata Megawati.