"Saya akan tandatangan kalau barangnya itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saja, tetapi memang sudah sedikit lagi, jadi begitu sampai di meja saya akan saya tandatangani yang namanya tunjangan tadi," ucap Jokowi.
Dia menjelaskan, sektor ESDM merupakan sektor sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, serta "sektor yang memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian nasional."
Dalam 10 tahun terakhir sektor ESDM menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp 1.800 triliun.
"Kalau melihat 2 tahun yang lalu 2022 itu Rp 348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp 229 triliun per tahunnya juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya enggak sekali dua kali saya akan tanda tangan kalau barang itu sampai di meja saya," tandasnya.
Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
Bahlil juga menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu.
Senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid menampik isu tersebut, terutama yang mengaitkannya dengan nama dirinya.
Baca Juga: Kursi Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Digoyang Isu Munaslub, Istana Beri Restu?
“Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” ujar Nusron.
Pada kesempatan berbeda, politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid juga membantah adanya rencana munaslub.
"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Saat itu dia terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Airlangga Hartarto.
Berita Terkait
-
Kursi Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Digoyang Isu Munaslub, Istana Beri Restu?
-
Silfester dan Ade Diperiksa Polisi Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sebut Roy Suryo Sok Menjadi Intelijen
-
Jejak Digital Ongen: Pencipta Drone Dibui Buntut Tagar PapaDoyanL***e, Bebas karena Amnesti Prabowo
-
Eks Napi Penghina Jokowi Dapat Amnesti, Ongen Nobatkan Prabowo Sebagai 'Bapak Demokrasi Indonesia'
-
Bahlil Digoyang Isu Munaslub Golkar, Nusron Wahid Beberkan Fokusnya Bukan Gulingkan Ketua
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi