Suara.com - Palu keadilan telah diketuk, namun gema keraguannya justru semakin keras terdengar.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong tidak hanya membebaskannya dari status terpidana, tetapi juga secara otomatis menyalakan kembali sorotan publik ke "hantu" yang menghantui vonisnya yakni lonjakan kekayaan fantastis salah satu hakim yang mengadilinya, Dennie Arsan Fatrika.
Kini, setelah Tom Lembong dinyatakan tidak bersalah oleh keputusan tertinggi negara, pertanyaan publik semakin tajam yakni jika vonisnya dianggap bermasalah, bagaimana dengan integritas hakim di baliknya, terutama dengan anomali harta yang meroket lebih dari 2.100%?
Pemberian pemberian abolisi kepada Tom Lembong menandakan adanya pertimbangan serius bahwa proses hukum yang ia jalani, dari penyelidikan hingga putusan, mengandung masalah fundamental.
Keputusan ini secara tidak langsung memvalidasi keraguan yang selama ini disuarakan tim hukum Tom Lembong.
Salah satu keraguan terbesar mereka tertuju pada lonjakan harta Hakim Dennie Arsan Fatrika, yang mereka laporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Bawas Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
Mengurai Kembali Angka Fantastis: Dari Rp192 Juta Menjadi Rp4,3 Miliar
Mari kita lihat kembali data LHKPN Hakim Dennie yang menjadi pusat kontroversi.
Angka-angka ini kembali menjadi viral di media sosial pasca-abolisi Tom Lembong, seolah menjadi bukti adanya "sesuatu yang salah" dalam kasus ini.
Baca Juga: Terungkap! Ini Isi Lengkap Keppres Prabowo yang Hentikan Semua Proses Hukum Tom Lembong
Berikut LHKPN 2021: Total kekayaan hanya Rp 192,8 juta sedangkan LHKPN 2023 yang merupakan total kekayaan meroket menjadi Rp 4,38 miliar.
Dengan jumlah itu, artinya dalam rentang waktu dua tahun di mana ia ikut menangani kasus besar seperti kasus Tom Lembong, kekayaannya bertambah lebih dari Rp 4,1 miliar.
Penjelasan resmi dari Mahkamah Agung adalah lonjakan ini berasal dari revaluasi aset tanah warisan di Palembang yang sebelumnya dilaporkan dengan nilai NJOP lama.
Mengapa Abolisi Membuat Harta Hakim Kembali Diperbincangkan?
Keterkaitan antara abolisi dan harta hakim ini sangat logis di mata publik. Logikanya sederhana yakni vonis dianggap cacat di mana abolisi mengisyaratkan bahwa vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom Lembong memiliki kecacatan hukum atau pertimbangan keadilan yang serius.
Integritas hakim dipertanyakan yakni jika vonisnya cacat, maka integritas dan objektivitas majelis hakim yang membuatnya, termasuk Hakim Dennie, otomatis menjadi pertanyaan besar.
Berita Terkait
-
Terungkap! Ini Isi Lengkap Keppres Prabowo yang Hentikan Semua Proses Hukum Tom Lembong
-
4 Poin Utama 'Surat Sakti' Prabowo yang Membebaskan Tom Lembong dari Tuntutan
-
Siapa Dennie Arsan Fatrika? Ketua Majelis Hakim yang Kini Resmi Dilaporkan Tom Lembong
-
Meski Sudah Bebas Berkat Abolisi Presiden, Tom Lembong Tetap Lakukan Perlawanan ke MA karena Ini
-
Prabowo, Hasto, dan Dinasti Jokowi: Narasi Balas Dendam atau Demokrasi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik