“Masalah ijazah palsu Jokowi otomatis adalah masalah berpotensi melanggar hukum, karena kepolisian berperilaku tidak netral, cenderung berpihak pada bekas penguasa,” ungkapnya.
“Polisi seolah lupa bahwa tugas pokoknya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan nasional,” sambungnya.
Pesan Jokowi soal Kasus Ijazahnya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepada pihak – pihak yang mempermasalahkan ijazahnya untuk tidah gaduh.
Sebelumnya, Jokowi dituding ikut diuntungkan karena kegaduhan polemik ijazah kuliahnya tersebut.
“Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh?,” ujar Jokowi sembari tertawa, saat diwawancarai di kediamannya, Jumat (1/8/25).
Jokowi juga mengatakan untuk tidak terus mempermasalahkan ijazahnya, sehingga ia tidak mendapat tudingan macam-macam.
“Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh,” ungkapnya.
“Nanti saya tidak diuntungkan kalau tidak gaduh ya kan, adem ayem, ya saya mungkin bisa dirugikan,” tambahnya.
Baca Juga: Musuh 'Jokowi' di Kasus Ijazah Palsu, Gus Nur Dipastikan Dapat Amnesti dari Prabowo
Sebelumnya, Jokowi juga sempat buka suara mengenai tudingan ijazah palsu saat menghadiri reuni ke-45 angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.
Jokowi meminta para sahabatnya ikut waspada, pasalnya jika ijazahnya terbukti palsu, bisa saja seluruh Angkatan turut terkena imbasnya.
“Hati-hati nanti Keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak ibu boleh senang – senang. Tapi begitu tidak, yang 88 (alumni) juga kena,” ujarnya.
Jokowi mengaku heran dengan tudingan yang dinilainya tidak masuk akal mengingat perjuangannya menempuh seluruh proses kuliah kala itu.
Ahli Forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar sebelumnya juga melaporkan dugaan skripsi palsu dengan terlapor dua pihak ke Polda DIY.
Dua terlapor itu yakni Joko Widodo dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia. Alasannya, menurut Rismon lembar pengesahan di skripsi Jokowi sangat modern.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO