Makar atau Kreativitas? Pro dan Kontra Elite Politik Tanggapi Pengibaran Bendera One Piece

Suara.com - Fenomena pengibaran bendera "Jolly Roger" dari serial anime populer One Piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI telah memicu berbagai tanggapan dan perdebatan sengit di kalangan pejabat dan elite politik.

Bendera tengkorak bertopi jerami yang diusung sebagai simbol perlawanan dan aspirasi oleh sebagian masyarakat, justru membelah pandangan para pemangku kebijakan menjadi pro dan kontra.

Sebagian elite politik alih-alih mengecam justru melihatnya sebagai bentuk kreativitas generasi muda dan kritik sosial yang sah di dalam demokrasi.

• 1. Dianggap Bentuk Kreativitas dan Inovasi Generasi Muda

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjadi salah satu suara yang menenangkan polemik ini. Menurutnya, pengibaran bendera kelompok Bajak Laut Topi Jerami itu adalah ekspresi inovasi dan kreativitas.

Muzani meyakini bahwa di dalam hati masyarakat, semangat Bendera Merah Putih tetap yang utama.

"Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

• 2. Ekspresi Kegemaran yang Tidak Perlu Dipermasalahkan

Pandangan serupa datang dari pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan tidak mempersoalkan keberadaan bendera tersebut.

Ia memahami bahwa banyak masyarakat yang menyukai anime asal Jepang itu dan memandang pengibaran bendera sebagai bagian dari ekspresi.

"Secara keseluruhan, bahwa kreativitas pengibaran-pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita enggak ada masalah,” tutur Dasco.

Baca Juga: Geger Bendera Bajak Laut 'One Piece', Idrus Marham: Jangan Campur Hiburan dengan Sakralitas Negara

• 3. Sah Secara Aturan Selama Tidak Melecehkan Simbol Negara

Dukungan juga datang dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara, selama posisi pengibarannya berada di bawah bendera Merah Putih.

Ia berpendapat bahwa bendera ini tidak termasuk dalam kategori bendera terlarang seperti simbol separatis.

"Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih," kata Willy.

• 4. Simbol Gerakan Sosial dan Kekecewaan 'Wong Cilik'

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, juga memberikan apresiasi terhadap gerakan yang banyak dilakukan oleh para sopir truk ini.

Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyatakan bahwa dukungan dari Titiek membantu meredam kegaduhan dan menunjukkan pemahaman bahwa aksi tersebut murni gerakan sosial sebagai bentuk kekecewaan atas aspirasi yang tersumbat.

Akan tetapi, ditengah-tengah elite politik yang pro, ada pula sebagian elite politik yang kontra dan melihatnya sebagai bentuk kreativitas generasi muda dan kritik sosial yang sah di alam demokrasi. Berikut rangkuman dari Suara.com.