Makar atau Kreativitas? Pro dan Kontra Elite Politik Tanggapi Pengibaran Bendera One Piece

• 1. Dugaan Gerakan Sistematis untuk Memecah Belah

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya secara tegas menyebut adanya dugaan gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa di balik pengibaran bendera tersebut.

"Saya dapat laporan dari sejumlah pihak, termasuk dari intelijen, bahwa ada indikasi gerakan terstruktur yang memang ingin mengganggu persatuan," ujar Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini juga menambahkan bahwa ada kelompok tertentu yang tidak senang dengan perkembangan Indonesia dan berupaya menggoyang stabilitas nasional.

• 2. Bentuk Makar dan Provokasi Terhadap Pemerintah

Nada yang lebih keras disuarakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, yang menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk makar dan provokasi terhadap pemerintah.

"Ini harus ditindak tegas," kata Firman.

3. Negara Berhak Melarang Karena Dianggap Pelanggaran Hukum

Kekhawatiran serupa juga datang dari ranah eksekutif. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti pengibaran bendera fiksi tersebut yang disejajarkan dengan Bendera Merah Putih.

Ia menyatakan bahwa negara dapat melarang pengibaran bendera itu karena dianggap melanggar hukum dan berpotensi sebagai bentuk makar.

• 4. Kebebasan Berekspresi yang Memiliki Batasan

Di sisi lain, Istana Kepresidenan memberikan pandangan yang sedikit lebih lunak, meski tetap dengan catatan tegas. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengakui bahwa fenomena ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

Baca Juga: Geger Bendera Bajak Laut 'One Piece', Idrus Marham: Jangan Campur Hiburan dengan Sakralitas Negara

Namun, ia meminta agar ekspresi tersebut tidak dimanfaatkan untuk mengganggu kesakralan perayaan kemerdekaan. Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang berupaya menggeser makna sakral Bendera Merah Putih.

"Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak. Tapi bendera merah putih bukan pilihan, dia keniscayaan, bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang lain," tegasnya.

Fenomena ini, yang bahkan menarik perhatian media asing, menunjukkan adanya dinamika kompleks antara ekspresi budaya pop, kritik sosial, dan kewibawaan simbol negara.

Terbelahnya suara para elite politik menjadi cerminan dari tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemahaman terhadap aspirasi warga yang diekspresikan melalui cara-cara yang tidak konvensional.

Reporter : Nur Saylil Inayah