Suara.com - Sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) pasca kalah Pilpres 2024 mengalami perubahan signifikan dibanding saat kalah ketika pilpres 2004 dan 2009 atau pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan, pada dua periode pilpres itu, PDIP selalu konsisten menjadi oposisi tiap kali kalah. Namun, pada saat pilpres 2024, PDIP memilih jadi partai penyeimbang yang dinilai “lembek” terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita masih ingat rekam jejak bagaimana PDIP mengkritik hampir semua kebijakan-kebijakan politik yang pernah dikeluarkan oleh SBY," kata Adi dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (5/8/2025).
Selama menjadi oposisi pada masa pemerintahan SBY, PDIP dinilai sangat kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Sekalipun kebijakan pada saat itu tidak kontroversial dan didukung oleh rakyat, tetapi PDIP masih melontarkan kritiknya.
Namun, sikap serupa justru tidak terlihat saat ini. Sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden RI, PDIP justru mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.
Dukungan terhadap sejumlah program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, revisi UU TNI, hingga kenaikan PPN 12 persen, dinilai sebagai indikasi PDIP tak mengambil posisi oposisi tegas.
Adi melihat perubahan ini tak bisa dilepaskan dari faktor relasi personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut harmonis.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bisa menjadi variabel penting dalam kedekatan itu.
Baca Juga: Karhutla Kepung Sumatera-Kalimantan, Perintah Prabowo: Gempur Titik Api Pakai Teknologi Canggih!
"Memang hubungan harmonis antara Partai Demokrat dengan PDIP dan tentu orang juga menambahkan ini tentu tidak bisa dilepaskan karena Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendapatkan amnesti. Jadi variabel ini yang kemudian dijadikan sebagai instrumen partai penyimbang ala PDIP hari ini," jelasnya.
Hubungan dekat itu yang sampai hari ini belum terjadi antara PDIP dengan Demokrat.
Adi menyebutkan kalau hubungan antara SBY dengan Megawati masih penuh konfrontasi dan friksi politik.
"Itulah yang saya sebut ada semacam pergeseran sikap politik PDIP setelah kalah pemilu. Di era SBY totally 100 persen menjadi oposisi, tapi di era Pak Prabowo kemudian menjadi partai penyembang," jelasnya.
Berita Terkait
-
Seruan Keras Syahganda Nainggolan: Copot Maruarar Sirait, Ganti dengan Fahri Hamzah
-
Kebijakan Prabowo-Gibran Viral Lalu Dibatalkan: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Syahganda Nainggolan Tegaskan Dukung Prabowo Usai Diiming-imingi 3 Janji Ini
-
Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS, Atas Jasa Apa?
-
Karhutla Kepung Sumatera-Kalimantan, Perintah Prabowo: Gempur Titik Api Pakai Teknologi Canggih!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!