Suara.com - Kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 12% yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025, ramai beredar di media sosial dan menimbulkankegaduhan. Narasi yang beredar bahkan menyebutkan bahwa kebijakan ini sudah diresmikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 dan akan mencakup pensiunan dari golongan I hingga IV, beserta tiga tunjangan tambahan. Namun, setelah ditelusuri, kabar tersebut dapat dipastikan sebagai hoaks atau berita bohong.
Baik dari Kementerian Keuangan maupun pihak terkait selaku informasi resmi pemerintah, belum ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi kenaikan gaji pensiunan sebesar 12% pada tahun ini. Pihak resmi yang berwenang, yaitu PT Taspen selaku lembaga penyalur dana pensiun, telah mengeluarkan klarifikasi melalui media sosial. Dalam unggahan di akun Instagram resmi @taspen, mereka menegaskan, "Halo Sobat TASPEN, saat ini kami belum menerima edaran resmi dari Pemerintah untuk kenaikan gaji pensiun."
Fakta di Balik Kabar Kenaikan Gaji Pensiunan
Kabar kenaikan gaji pensiunan PNS memang sempat terjadi, tetapi bukan pada tahun 2025. Kenaikan gaji sebesar 12% tersebut sebenarnya sudah berlaku sejak Januari 2024, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini ditetapkan melalui PP Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan gaji bagi pensiunan. Namun, kenaikan sebesar 8% diberikan untuk PNS yang mulai pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2024.
Oleh karena itu, narasi yang beredar saat ini yang menyebutkan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS per 1 Agustus 2025 adalah tidak benar. Begitu pula dengan kabar yang menyebutkan adanya penambahan tiga jenis tunjangan baru, yaitu tunjangan pangan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kesejahteraan sosial.
Narasi yang menyebutkan bahwa pensiunan bisa segera mencairkan dana melalui PT Taspen dan harus memverifikasi data mereka melalui aplikasi “Andal by Taspen” untuk kelancaran pencairan juga tidak berdasar. Taspen secara resmi telah mengimbau pensiunan PNS untuk bersabar dan menunggu informasi resmi hanya dari sumber-sumber tepercaya.
Masyarakat, khususnya para pensiunan PNS, diminta untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial. Penting untuk selalu memverifikasi setiap informasi melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs web atau akun media sosial resmi Kementerian Keuangan dan PT Taspen, untuk menghindari kebingungan dan kerugian.
Berita Terkait
-
Prospek Gaji Lulusan Bahasa Mandarin di Indonesia, Tembus di Atas Rp10 Juta
-
Harta Kekayaan Bella Shofie yang Dituding Makan Gaji Buta Anggota DPRD
-
CEK FAKTA: Lowongan Kerja BUMA Gaji Rp 30 Juta Beredar di Instagram
-
Jeritan Pilu Prajurit TNI AD: Gaji Dipotong 80 Persen Demi Rumah Wajib Era Dudung, DPR Turun Tangan
-
Berapa Gaji Kepala PPATK? Heboh Pakai Jam Tangan Seharga Rp 124 Juta
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
KPK Minta Saksi Lapor ke Dewas Terkait Dugaan Penyidik Minta Uang Rp10 Miliar
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Ketika Prabowo Puji Jajaran Menterinya sebagai Putra-Putri Terbaik Bangsa
-
Surati UNICEF, Ketua BEM UGM Diteror Nomor Asing hingga Ancaman Penculikan
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
Kejagung Ungkap Alasan Pencopotan Empat Kajari: Tak Profesional dan Konflik Kepentingan
-
Wapres Gibran Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor
-
Aksi Guru Madrasah di DPR: Soal PPPK, Tunjangan, dan Ketimpangan Sistem
-
Rampung Akhir Bulan, Taman Bendera Pusaka Bakal Alih Fungsi Jadi 'Waduk' Saat Curah Hujan Tinggi
-
Prabowo Tidak Akan Anugerahkan Tanda Kehormatan ke Kapolri, Ini Alasannya