Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menjadi sorotan tajam publik.
Kali ini, sebuah pernyataannya yang mempertanyakan alokasi gaji guru dan dosen dari keuangan negara sukses memantik amarah dan kekecewaan.
Dalam narasinya, Sri Mulyani menyinggung keluhan para tenaga pendidik mengenai gaji yang dianggap tidak besar dan menjadi beban bagi negara.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru, tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani di laman Instagram Tetap Indonesia 1.
Sri Mulyani kemudian melontarkan pertanyaan yang dianggap sensitif, seolah membuka opsi adanya partisipasi masyarakat dalam membiayai gaji para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat," imbuhnya.
Namun, tak ada pemaparan lebih detial soal ucapan Sri Mulyani. Kendati begitu, ia seperti ingin membuka opsi lain terkait sumber untuk gaji guru dan dosen.
Baca juga: Nggak Bisa Dilakuin Semua Laki-Laki, Raffi Ahmad Beri Contoh ini...
Ucapan Sri Mulyani yang diunggah di laman Instagram tetap.indonesia1 itu langsung dibanjiri komentar pedas.
Baca Juga: Gaji Guru Dianggap Beban? Harta Pribadi Sri Mulyani Justru Tambah 13 Miliar, Garasi Penuh Kemewahan
Warganet ramai-ramai menyuarakan kegeraman mereka atas pernyataan yang dinilai tidak pantas.
Banyak yang membandingkan pernyataan tersebut dengan fasilitas mewah yang dinikmati para pejabat negara, yang notabene juga dibiayai oleh uang rakyat.
"Terus kenapa mobil dinas pejabat pakai uang negara? Bayar sendiri dong," semprot seorang warganet.
Komentar menohok lainnya datang dari warganet yang mengingatkan Sri Mulyani akan jasa para guru yang telah mengantarkannya hingga ke posisi menteri.
"Apa Anda jadi Menteri Keuangan tanpa guru?" sahut yang lain dengan nada sengit.
Bahkan, ada pula yang mengaku merasa was-was setiap kali sang menteri membuat pernyataan publik. "Setiap orang ini muncul di beranda bikin ketar-ketir," timpal warganet lainnya.
Baca juga: Bumi Udah Penuh, Nadya Hutagalung Anjurkan Anak untuk Childfree
Berita Terkait
-
Purbaya Mulai Kaji Anggaran Pemerintah untuk Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun
-
Ini Alasan Purbaya Ngotot Cari Utang lewat Panda Bond China
-
Purbaya Endus Pegawai DJP Kongkalikong dengan Pengusaha soal Restitusi Pajak
-
Purbaya Mau Efisiensi Anggaran MBG Sampai Nol Rupiah, Tapi Akui Tak Bisa
-
Purbaya Kembali Guyur Dana SAL Rp 100 T ke Himbara, Total Kas Negara Jadi Rp 400 T
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis