Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bukan hanya bermotif politik, namun juga didasari oleh kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi nasional.
Refly memberikan analisisnya bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong adalah langkah strategis yang didasari oleh pertimbangan untuk mencegah kelumpuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan investor internasional.
Kemudian ia menambahkan bahwa pemerintahan baru dihadapkan pada situasi di mana indikator ekonomi Indonesia sedang kacau.
Ia menyoroti angka pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,87%, jauh di bawah target yang dicanangkan. Dalam kondisi seperti ini, menjaga arus investasi asing menjadi hal yang sangat krusial.
"Biasanya yang begini-begini kan ditolong oleh investasi," ujar Refly dalam podcast di kanal YouTube-nya, pada Jumat (8/8/2024).
Di sinilah kasus Tom Lembong menjadi inti penting. Sebagai figur yang dikenal di dunia keuangan global, proses hukum yang menimpanya dapat memberikan indikasi negatif ke pasar.
Refly berpendapat bahwa jika kasus ini terus berlanjut dan tersiar luas, investor akan menjadi ragu.
"Mereka akan tahu, 'Waduh, ini enggak ada kepastian di Indonesia ini'," ujarnya, menggambarkan persepsi investor asing.
Kekhawatiran utama, menurut analisis Refly, adalah terjadinya capital flight atau pelarian modal secara besar-besaran. Keluarnya modal dalam jumlah besar dapat memicu krisis seperti nilai tukar rupiah turun.
Baca Juga: Apa Jabatan Terakhir Fachrul Razi Sebelum Jadi Wakil Panglima TNI?
"Dampak internasionalnya jauh lebih kuat." tegas Refly, menyiratkan bahwa kalkulasi Prabowo lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi global daripada risiko politik domestik.
Pandangan ini diperkuat dengan argumen Refly bahwa perekonomian nasional sangat bergantung pada segelintir kekuatan besar.
Ia menyebut adanya kekuatan yang menguasai perekonomian, kepercayaan dari kelompok inilah yang coba dijaga oleh Prabowo.
Dengan memberikan abolisi yang menghapuskan tindak pidana kepada Tom Lembong, Presiden Prabowo dinilai sedang mengirim pesan kuat kepada dunia usaha dan investor bahwa pemerintahannya berkomitmen menciptakan kepastian hukum demi menjaga stabilitas ekonomi di masa-masa mendatang.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
-
Mahfud MD Warning Prabowo: Obral Amnesti Ancam Kepercayaan Publik!
-
Live Bareng Anies usai Bebas Penjara, Tom Lembong Curhat Pilek: Belum Penyesuaian Dunia Luar
-
CEK FAKTA: Klaim Jokowi Perintahkan Pembebasan Tom Lembong dan Hasto
-
Korban Politik Era Jokowi Bakal Dapat Amnesti Jilid II dari Prabowo Saat 17 Agustus, Siapa Saja?
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik