Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras kepada Bupati Pati, Sudewo, terkait rencana kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, melalui akun Instagram resminya pada Sabtu (9/8/2025).
Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, mengungkapkan bahwa isu kenaikan PBB di Pati telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo.
Dia bilang, Prabowo secara tegas memerintahkan agar kebijakan yang memberatkan masyarakat itu dibatalkan.
"Di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang butuh perhatian lebih. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari tempat lain," ujar Sudaryono, menirukan arahan Presiden.
Perintah tersebut langsung direspons oleh Bupati Pati. Sudaryono menyebut Sudewo telah membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 tersebut sesaat setelah menerima instruksi.
"Alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk dan sudah diumumkan di-cancel," katanya.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa insiden ini menjadi bukti bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akan selalu responsif terhadap keluhan rakyat.
Presiden, kata dia, telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Baca Juga: Pajak Batal Tak Cukup, Bupati Pati Kini Dituntut Mundur: "Mundur Ksatria atau Dilengserkan Paksa"
"Alhamdulillah, semua sudah beres. Ini bukti tidak ada jarak antara rakyat dengan pemimpinnya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga mengajak masyarakat Pati untuk bersama-sama menjaga suasana tetap tenang dan kondusif, terutama menjelang perayaan HUT ke-80 RI.
"Oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi dan dengan adanya 17 Agustus, Ulang Tahun negara kita yang ke-80 untuk menjaga kondusifitas," ujarnya.
Berita Terkait
-
Apa Arti Sengkuni Sebutan untuk Yayak Gundul yang Viral di Pati?
-
Pajak Batal Tak Cukup, Bupati Pati Kini Dituntut Mundur: "Mundur Ksatria atau Dilengserkan Paksa"
-
Mengenal Siapa Yayak Gundul, Aktivis yang Viral di Pati
-
Warga Pati ke Bupati Sudewo: Mundur Secara Kesatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa?
-
Ditantang Balik Bakal Didemo, Bupati Sudewo Malah Tuduh ada yang Menunggangi
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Buntut Ucapan 'Cuma Perasaan Adik-adik Saja', MC LCC Empat Pilar Kalbar Akhirnya Minta Maaf
-
Eks Direktur BAIS Bongkar Rahasia Dapur Intelijen: Cuma Kasih 'Bisikan', Sisanya Hak Presiden
-
Menteri Perang AS Ngamuk ke Senat Saat Minta Rp24 Ribu T untuk Kalahkan Iran
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi