Gelar Paripurna Dadakan, DPRD Pati Setuju Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo!

Suara.com - Babak baru dalam krisis politik Pati dimulai. Hanya beberapa jam setelah aksi unjuk rasa besar-besaran berakhir ricuh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengambil langkah drastis dengan menggelar sidang paripurna dadakan pada Rabu (13/8/2025).

Hasilnya mengejutkan DPRD disebut telah menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang bertujuan untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, undangan rapat paripurna yang krusial ini dibuat dan disebarkan pada hari yang sama saat demo berlangsung.

Keputusan ini menunjukkan adanya tekanan politik yang luar biasa kuat menyusul pecahnya kerusuhan di depan kantor bupati, di mana kaca pecah, gerbang dirobohkan, dan sebuah mobil polisi dibakar.

Dukungan untuk melengserkan Sudewo ternyata datang dari lintas fraksi. Sejumlah partai besar di DPRD Pati, termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan bahkan Partai Gerindra (partai yang mengusung Sudewo) dilaporkan telah satu suara untuk membentuk pansus.

Tuntutan dari masing-masing fraksi pun spesifik dan tajam. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti masalah kebijakan internal pemkab.

"Hak angket Fraksi PKS: pengangkatan Direktur RSUD, pemaikaian anggaran," ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Fraksi Demokrat secara terang-terangan mendorong proses pelengseran.

"Fraksi Demokrat, menuntut pansus pemakzulan bupati," tambahnya.

Baca Juga: Demo Pecat Sudewo Berakhir Ricuh, Kantor Bupati Pati Jadi Sasaran Amukan Massa

Fraksi Golkar juga memberikan catatan kritis, menyebut bahwa kebijakan kenaikan PBB yang sebelumnya digulirkan Sudewo adalah sebuah langkah yang sangat fatal.

Sikap tegas DPRD ini menjadi respons langsung terhadap eskalasi tuntutan rakyat yang berujung pada chaos, yang memaksa polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.