Suara.com - Borok lama skandal korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial kembali dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga antirasuah ini secara resmi membuka penyidikan baru yang kini membidik dugaan permainan kotor dalam proses pengangkutan dan penyaluran bansos beras pada tahun 2020.
Gebrakan ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
KPK menegaskan sudah ada tersangka baru yang ditetapkan, dan kini mulai memanggil saksi-saksi kunci, termasuk nama besar seperti Gary Judianto Tanoesudibjo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa genderang perang baru ini telah ditabuh sejak awal Agustus 2025. Fokusnya kini bergeser dari pengadaan paket sembako ke proses distribusinya.
“Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
“Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk tahun 2020.”
Budi juga memberikan sinyal keras bahwa kasus ini sudah naik kelas dari penyelidikan. Artinya, KPK telah mengantongi bukti yang cukup untuk menjerat para pelaku.
“Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Budi, meski identitasnya masih dirahasiakan.
Jejak Gary Tanoesudibjo dan Petinggi Logistik
Baca Juga: Hasto PDIP Gugat Pasal Perintangan KPK ke MK, Terkuak Sederet Alasannya!
Untuk memperkuat bukti dan membongkar tuntas jejaring ini, KPK hari ini menggelar pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi kunci dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam proses distribusi.
Nama yang paling menyita perhatian adalah Gary Judianto Tanoesudibjo. Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur Business Development PT Storesend Elogistics sekaligus mantan Komisaris di PT Dosni Roha Logistik (PT DNR), perusahaan yang menjadi sorotan dalam kasus ini.
Selain Gary, KPK juga memanggil:
- Herry Tho: Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik (2021-2024)
- Kanisius Jerry Tengker: Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik (2018-2022)
- Ibnu Solihin & Fathin Chamama: PNS dari Kementerian Sosial
Pemanggilan para petinggi perusahaan logistik ini mengindikasikan bahwa KPK tengah menelusuri dugaan mark-up biaya, penunjukan perusahaan yang tidak sesuai prosedur, atau praktik lancung lainnya dalam proses penyaluran bantuan untuk rakyat di tengah pandemi.
Kasus ini menjadi bukti bahwa dosa korupsi bansos di era Juliari Batubara masih menyisakan jejak yang panjang. Jika sebelumnya KPK fokus pada suap potongan paket sembako, kini lembaga antirasuah itu membidik mata rantai lain yang tak kalah krusial, yakni proses distribusinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi