Suara.com - Kemenangan gemilang masyarakat Kabupaten Pati yang berhasil membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% bukan sekadar cerita sukses lokal.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat dan percikan api yang berpotensi menyulut gelombang pembangkangan sipil (civil disobedience) ke berbagai daerah lain di Indonesia.
Analisis tajam ini disampaikan Sosiolog sekaligus pengamat sosial, Dr. Okky Madasari.
Dalam sebuah diskusi di podcast Forum Keadilan TV, ia membedah bagaimana gerakan perlawanan di Pati bisa menjadi cetak biru bagi daerah lain yang merasakan ketidakadilan serupa.
Menurut Okky, perlawanan rakyat Pati bukanlah gerakan tanpa akar. Ia menunjuk pada DNA perlawanan yang diwarisi dari gerakan Samin Surosentiko pada abad ke-19, sebuah simbol perlawanan kultural terhadap kekuasaan kolonial tanpa kekerasan.
Semangat inilah yang dinilai gagal dibaca oleh pemerintah daerah setempat.
"Bupati Pati dinilai tidak mengenal daerahnya sendiri yang punya sejarah perlawanan," ujar Dr. Okky dikutip dari YouTube pada Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan bahwa karakter masyarakat yang terinspirasi dari semangat Samin membuat mereka sulit untuk tunduk pada tekanan atau ancaman.
"Masyarakat Pati, dengan semangat Samin, tidak mudah ditekan atau diancam."
Baca Juga: Sekjen Gerindra 'Sentil' Bupati Pati Sudewo: Jangan Tambah Beban Rakyat!
Lantas, mengapa fenomena ini berpotensi besar untuk menular? Dr. Okky Madasari memaparkan tiga faktor kunci yang membuatnya menjadi ancaman nyata bagi kebijakan publik yang dianggap menindas.
Pertama, isu yang diangkat bersifat universal dan relevan bagi banyak orang.
Kenaikan pajak yang drastis di tengah himpitan ekonomi adalah masalah yang juga dihadapi oleh warga di banyak kabupaten dan kota lain. Hal ini menciptakan solidaritas dan perasaan senasib.
"Gerakan di Pati bisa menular ke daerah lain karena kasus kenaikan pajak juga terjadi di banyak daerah di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit," tegas Dr. Okky.
Kedua, keberhasilan di Pati menjadi bukti nyata. Kemenangan mereka membatalkan kenaikan PBB adalah preseden, sebuah contoh konkret bahwa perlawanan kolektif dapat membuahkan hasil.
Ini menjadi bahan bakar motivasi bagi daerah lain untuk tidak lagi diam dan pasrah menerima kebijakan yang memberatkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali
-
Demi Jam Terbang, Persib Bandung Resmi Pinjamkan Henhen Herdiana ke PSM Makassar
-
Bejad, Oknum Guru Ngaji di Kota Serang Asusila Gadis Berusia 9 Tahun
-
Smart Stick Berbasis AI Karya Siswa Indonesia Dilirik Profesor China, Apa Keunggulannya?
-
Gamer Siap-Siap! Nintendo Switch dan Switch 2 Bakal Resmi Masuk Indonesia Desember 2026
-
Dorong Purnabakti Berwirausaha, BRI Hadirkan Kemudahan Pembiayaan Toko Mandiri Indogrosir
-
Buka Rekening BRI di Summarecon Bekasi, Nikmati Cashback Spesial BRImo!
-
200 Truk Kontainer di Tanjung Priok Diuji Emisi Demi Kejar Udara Bersih Pelabuhan