Suara.com - Sosok politisi Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah memaparkan visi dan langkah-langkah strategisnya untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat.
Dalam sebuah wawancara di Podcast Akbar Faizal Uncensored, figur yang akrab disapa Kang Dedi ini mengungkap rencana radikal dalam tata kelola anggaran jika memimpin Jabar, menyasar sektor-sektor vital seperti pendidikan dan infrastruktur.
Sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh, Dedi Mulyadi yang kini maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2024, menawarkan perubahan fundamental.
Ia menyoroti perlunya reformasi anggaran untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu gebrakan utama yang ia paparkan adalah perombakan total alokasi anggaran pendidikan. Dedi berencana memangkas porsi belanja teknologi informasi yang dinilai terlalu besar dan mengalihkannya untuk pembangunan fisik yang lebih mendesak.
"Saya ubah rasio anggaran pendidikan, yang tadinya dialokasikan besar untuk IT, sekarang dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru dan sekolah baru," ujar Dedi Mulyadi dalam podcast tersebut dikutip dari YouTube.
Langkah ini diyakini akan membawa dampak signifikan. Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini menargetkan adanya lompatan besar dalam penyediaan sarana pendidikan.
Ia mengilustrasikan, jika sebelumnya dalam setahun hanya terbangun satu SMA baru, dengan kebijakan ini pembangunan bisa mencapai 15 sekolah per tahun, bahkan ditargetkan meningkat hingga 50 sekolah di tahun berikutnya.
Dari Jalan Mulus Hingga Listrik untuk Warga Miskin
Baca Juga: Di Balik Aksi Unik Ustaz Felix Siauw Kibarkan Bendera One Piece, Ternyata Ini Pesan yang Disampaikan
Tak hanya pendidikan, sektor infrastruktur juga menjadi prioritas utama Dedi Mulyadi.
Ia berencana menaikkan anggaran infrastruktur jalan secara drastis dari yang semula di angka Rp 400-an miliar menjadi Rp 2,2 triliun, dengan target ideal mencapai Rp 2,5 triliun.
Kenaikan fantastis juga direncanakan untuk anggaran listrik, yang akan melonjak dari hanya Rp 10 miliar menjadi hampir Rp 250 miliar, serta alokasi untuk program rumah rakyat miskin yang akan ditingkatkan dari puluhan miliar menjadi ratusan miliar.
Untuk memastikan anggaran tepat sasaran, Dedi juga akan melakukan rasionalisasi dana hibah.
Penyaluran dana ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kelompok masyarakat yang selama ini mengabdi namun kerap terabaikan, seperti para guru ngaji.
Dalam upaya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, Dedi Mulyadi akan mengubah metode evaluasi anggaran kabupaten/kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum