Suara.com - Polemik gaji anggota DPR RI yang disebut naik dratis hingga Rp100 juta per bulan mencuri perhatian.
Ada juga yang menyebut jika per hari, anggota dewan sebagai perwakilan rakyat dapat jatah gaji sebesar Rp3 juta.
Namun ada pengakuan jujur dari mantan anggota dewan yang berani blak-blakan tentang gajinya selama menjabat. Dialah Kris Dayanti.
Dari pengakuan Kris Dayanti, mantan diva pop ini merinci selama menjadi wakil rakyat digaji apa berapa.
Pertama dia menyebut gaji pokoknya yakni Rp16 juta yang cair setiap bulannya tanggal 1.
Kemudian setiap tanggal 5 akan cair lagi sebesar Rp59 juta sebagai tunjangan.
Jadi dalam sebulan saja, para anggota dewan sudah pasti mendapatkan gaji sebesar Rp75 juta.
Ternyata masih ada dana lain berupa dana aspirasi sebesar Rp450 juta.
Baca Juga: Update Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Kejar Anggota DPR RI
Dana aspirasi ini diberikan lima kali dalam setahun untuk menyerap aspirasi rakyat di beberapa titik.
“Dana aspirasi memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Dana asprasi kita itu setiap reses kita Rp450 juta itu lima kali dalam setahun,” ungkap ibu Aurel Hermansyah ini.
Tak cukup itu saja, ada dana kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang nominalnya tak kalah besar.
Istri Raul Lemos ini menyebut nominalnya mencapai Rp140 juta.
Dan ini diberikan delapan kali dalam setahun anggota DPR RI kerja.
Dari pernyataan Kris Dayanti saja, jika dihitung-hitung total uang yang diterima anggota dewan mencapai miliaran rupiah dalam setahun.
Misalnya gaji pokok adalah Rp16 juta yang artinya dalam satu tahun atau 12 bulan mereka akan mendapatkan Rp192 juta.
Tunjangan sebesar Rp59 juta setiap bulannya jika diakumulasikan setahun artinya mereka mendapatkan Rp624 juta.
Kemudian dana aspirasi sebesar Rp450 juta sebanyak lima kali berarti jumlahnya menjadi Rp1,1 miliar.
Terakhir dana kunjungan Rp140 juta sebanyak delapan kali yakni jika dijumlah menjadi Rp2,2 miliar.
Sehingga dalam satu tahun, setiap anggota dewan bisa mendapatkan Rp4,1 miliar.
Sementara itu, jumlah anggota DPR RI pada 2024-2029 ini sebanyak 580 orang.
Jumlah ini lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, 2019-2024 sebanyak 575 orang.
Terlepas dari dana aspirasi dan kunjungan dapil, negara harus mengelurkan Rp43,5 triliun hanya untuk gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
Belum lagi untuk anggota DPR RI yang memiliki jabatan sebagai ketua atau petinggi, kemungkinan gajinya akan berbeda dengan anggota biasa seperti Krisdayanti.
Saat masa Kris Dayanti masih ada rumah dinas, namun di periode ini dibeberkan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI 2024-2029, tak ada rumah dinas namun semua anggota diberi tunjangan tempat tinggal sebesar Rp50 juta per bulan.
Sementara itu, gaji pokok dan tunjangan anggota DPR RI ini iatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 dan Surat Edaran Setjen DPR RI.
Perlu dicatat bahwa besaran total penghasilan yang diterima oleh anggota DPR sangat bervariasi karena terdiri dari banyak komponen.
Berikut adalah rincian gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI, berdasarkan berbagai sumber:
Gaji Pokok per Bulan
- Ketua DPR: Rp5.040.000
- Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000
- Anggota DPR: Rp4.200.000
Tunjangan dan Fasilitas Lain
Selain gaji pokok, anggota DPR juga menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya jauh lebih besar, antara lain:
- Tunjangan Istri/Suami: 10% dari gaji pokok.
- Tunjangan Anak: 2% dari gaji pokok (maksimal untuk dua anak).
- Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000 per bulan.
- Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp15.554.000 per bulan.
- Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000 per bulan.
- Tunjangan Beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal 4 jiwa).
- Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000.
- Tunjangan Perumahan: Rp50.000.000 per bulan.
- Bantuan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000.
- Asisten Anggota: Rp2.250.000.
- Uang Perjalanan Dinas: Tergantung tingkat daerah yang dikunjungi (misalnya, uang harian dan uang representasi).
Dengan menggabungkan semua komponen tersebut, total penghasilan (take-home pay) seorang anggota DPR dapat mencapai lebih dari Rp50 juta hingga lebih dari Rp70 juta per bulan.
Beberapa sumber bahkan menyebutkan total penghasilan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Kontributor : Tinwarotul Fatonah
Berita Terkait
-
Update Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Kejar Anggota DPR RI
-
Viral gegara Joget usai Sidang, Intip Kekayaan Anggota DPR Sadarestuwati yang Tembus Rp38 M!
-
Profil Sadarestuwati: Anggota DPR yang Viral Joget 'Gemu Fa Mi Re' di Tengah Isu Kenaikan Gaji
-
Tunjangan Naik Rp 120 Juta Sebulan, Wakil Ketua DPR: Menkeu Kasihan ke Kami-kami Ini
-
Ekspresi Gibran Terdiam Saat Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan, Netizen: Muak Banget Lihatnya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
Terkini
-
DPR, Pemkot, dan DPRD Surabaya Satu Suara! Perjuangkan Hak Warga Atas Tanah Eigendom ke Jakarta
-
Pramono: Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Masih Berhak Terima KJP Plus
-
KPK Bentuk Kedeputian Intelijen, Jadi Mata dan Telinga Baru Tangkap Koruptor
-
Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Bisnis Thrifting, Adian: Rakyat Butuh Makan, Jangan Ditindak Dulu
-
Peneliti IPB Ungkap Kondisi Perairan Pulau Obi
-
Ngaku Dikeroyok Duluan, Penusuk 2 Pemuda di Condet: Saya Menyesal, Cuma Melawan Bela Diri
-
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Diekspor Jadi Avtur Singapore Airlines, Harganya Dobel
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Dukung Langkah Prabowo Setop Tradisi Kerahkan Siswa saat Penyambutan, KPAI Ungkap Potensi Bahayanya