Suara.com - Polemik gaji anggota DPR RI yang disebut naik dratis hingga Rp100 juta per bulan mencuri perhatian.
Ada juga yang menyebut jika per hari, anggota dewan sebagai perwakilan rakyat dapat jatah gaji sebesar Rp3 juta.
Namun ada pengakuan jujur dari mantan anggota dewan yang berani blak-blakan tentang gajinya selama menjabat. Dialah Kris Dayanti.
Dari pengakuan Kris Dayanti, mantan diva pop ini merinci selama menjadi wakil rakyat digaji apa berapa.
Pertama dia menyebut gaji pokoknya yakni Rp16 juta yang cair setiap bulannya tanggal 1.
Kemudian setiap tanggal 5 akan cair lagi sebesar Rp59 juta sebagai tunjangan.
Jadi dalam sebulan saja, para anggota dewan sudah pasti mendapatkan gaji sebesar Rp75 juta.
Ternyata masih ada dana lain berupa dana aspirasi sebesar Rp450 juta.
Baca Juga: Update Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Kejar Anggota DPR RI
Dana aspirasi ini diberikan lima kali dalam setahun untuk menyerap aspirasi rakyat di beberapa titik.
“Dana aspirasi memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Dana asprasi kita itu setiap reses kita Rp450 juta itu lima kali dalam setahun,” ungkap ibu Aurel Hermansyah ini.
Tak cukup itu saja, ada dana kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang nominalnya tak kalah besar.
Istri Raul Lemos ini menyebut nominalnya mencapai Rp140 juta.
Dan ini diberikan delapan kali dalam setahun anggota DPR RI kerja.
Dari pernyataan Kris Dayanti saja, jika dihitung-hitung total uang yang diterima anggota dewan mencapai miliaran rupiah dalam setahun.
Misalnya gaji pokok adalah Rp16 juta yang artinya dalam satu tahun atau 12 bulan mereka akan mendapatkan Rp192 juta.
Tunjangan sebesar Rp59 juta setiap bulannya jika diakumulasikan setahun artinya mereka mendapatkan Rp624 juta.
Kemudian dana aspirasi sebesar Rp450 juta sebanyak lima kali berarti jumlahnya menjadi Rp1,1 miliar.
Terakhir dana kunjungan Rp140 juta sebanyak delapan kali yakni jika dijumlah menjadi Rp2,2 miliar.
Sehingga dalam satu tahun, setiap anggota dewan bisa mendapatkan Rp4,1 miliar.
Sementara itu, jumlah anggota DPR RI pada 2024-2029 ini sebanyak 580 orang.
Jumlah ini lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, 2019-2024 sebanyak 575 orang.
Terlepas dari dana aspirasi dan kunjungan dapil, negara harus mengelurkan Rp43,5 triliun hanya untuk gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
Belum lagi untuk anggota DPR RI yang memiliki jabatan sebagai ketua atau petinggi, kemungkinan gajinya akan berbeda dengan anggota biasa seperti Krisdayanti.
Saat masa Kris Dayanti masih ada rumah dinas, namun di periode ini dibeberkan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI 2024-2029, tak ada rumah dinas namun semua anggota diberi tunjangan tempat tinggal sebesar Rp50 juta per bulan.
Sementara itu, gaji pokok dan tunjangan anggota DPR RI ini iatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 dan Surat Edaran Setjen DPR RI.
Perlu dicatat bahwa besaran total penghasilan yang diterima oleh anggota DPR sangat bervariasi karena terdiri dari banyak komponen.
Berikut adalah rincian gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI, berdasarkan berbagai sumber:
Gaji Pokok per Bulan
- Ketua DPR: Rp5.040.000
- Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000
- Anggota DPR: Rp4.200.000
Tunjangan dan Fasilitas Lain
Selain gaji pokok, anggota DPR juga menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya jauh lebih besar, antara lain:
- Tunjangan Istri/Suami: 10% dari gaji pokok.
- Tunjangan Anak: 2% dari gaji pokok (maksimal untuk dua anak).
- Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000 per bulan.
- Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp15.554.000 per bulan.
- Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000 per bulan.
- Tunjangan Beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal 4 jiwa).
- Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000.
- Tunjangan Perumahan: Rp50.000.000 per bulan.
- Bantuan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000.
- Asisten Anggota: Rp2.250.000.
- Uang Perjalanan Dinas: Tergantung tingkat daerah yang dikunjungi (misalnya, uang harian dan uang representasi).
Dengan menggabungkan semua komponen tersebut, total penghasilan (take-home pay) seorang anggota DPR dapat mencapai lebih dari Rp50 juta hingga lebih dari Rp70 juta per bulan.
Beberapa sumber bahkan menyebutkan total penghasilan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Kontributor : Tinwarotul Fatonah
Berita Terkait
-
Update Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Kejar Anggota DPR RI
-
Viral gegara Joget usai Sidang, Intip Kekayaan Anggota DPR Sadarestuwati yang Tembus Rp38 M!
-
Profil Sadarestuwati: Anggota DPR yang Viral Joget 'Gemu Fa Mi Re' di Tengah Isu Kenaikan Gaji
-
Tunjangan Naik Rp 120 Juta Sebulan, Wakil Ketua DPR: Menkeu Kasihan ke Kami-kami Ini
-
Ekspresi Gibran Terdiam Saat Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan, Netizen: Muak Banget Lihatnya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional