Suara.com - Sebuah video singkat dari Gowa telah menjadi tamparan keras bagi nurani publik. Bukan sekadar drama kesedihan, rekaman seorang bocah yang memungut sisa makanan pejabat adalah rangkuman dari banyak masalah besar di negeri ini.
Bagi Anda yang geram, bingung, atau sedih melihatnya, berikut adalah lima fakta kunci di balik video viral tersebut yang perlu kita bedah bersama.
1. Momen Kontras yang Terekam Jelas: Kemewahan vs Kebutuhan
Inti dari video ini adalah kontras visual yang brutal. Di satu sisi, kita melihat puluhan kotak snack berwarna putih—simbol fasilitas dan kemewahan—teronggok di kursi-kursi kosong yang sebelumnya diduduki para pejabat dan tamu terhormat.
Di sisi lain, ada tangan mungil seorang bocah, dengan sabar memilah sisa-sisa makanan itu dan memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam yang lusuh.
Ia tidak mencuri, ia hanya mengambil apa yang telah dibuang. Pemandangan ini adalah definisi visual dari ketimpangan.
2. Ironi Sakral Hari Kemerdekaan
Kejadian ini tidak terjadi di hari biasa. Ini terjadi tepat setelah upacara perayaan HUT RI ke-80, sebuah momen di mana seharusnya semangat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama digaungkan.
Ironisnya, di hari yang sama, jurang antara "yang dirayakan" dan "yang merayakan" terlihat begitu nyata. Perayaan kemerdekaan yang seharusnya menjadi milik semua rakyat, justru mempertontonkan pemandangan di mana sebagian berpesta, dan sebagian lagi memungut sisa pestanya.
Baca Juga: Kapan Hadiah untuk Pejabat Dianggap Halal? Simak Penjelasan Tegas dari KPK
3. 'Itu Uang Pajak Kita!': Sumber Dana yang Terbuang
Ini adalah poin yang paling memicu amarah publik. Makanan dan minuman yang terbuang itu bukan berasal dari kantong pribadi para pejabat.
Fasilitas tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sumber utamanya adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
Komentar warganet @wika*, "Itu makanan yg dibuang2 pake duit pajak kan ya?", menjadi suara kolektif jutaan pembayar pajak yang merasa uang mereka dihamburkan untuk sesuatu yang bahkan tidak dihargai oleh penerimanya.
4. Vonis Publik di Media Sosial: Pengadilan Tercepat dan Terekspos
Lupakan proses birokrasi yang lambat. Media sosial telah menjadi pengadilan publik yang paling cepat dan efektif. Dalam hitungan jam, video ini memicu "vonis" massal dari warganet.
Tag
Berita Terkait
-
Kapan Hadiah untuk Pejabat Dianggap Halal? Simak Penjelasan Tegas dari KPK
-
Viral Potret Kontras Gaya Hidup Pejabat dan Rakyat Jelata yang Bikin Miris
-
Pilu di Hari Kemerdekaan: Viral Video Bocah Pungut Sisa Snack Pejabat, Publik Sindir Uang Pajak
-
Kemenkeu Bantah Video Viral Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara: Itu Hoaks!
-
CEK FAKTA: Restoran Memungut Biaya Royalti Musik di Tagihan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
Terkini
-
DPR, Pemkot, dan DPRD Surabaya Satu Suara! Perjuangkan Hak Warga Atas Tanah Eigendom ke Jakarta
-
Pramono: Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Masih Berhak Terima KJP Plus
-
KPK Bentuk Kedeputian Intelijen, Jadi Mata dan Telinga Baru Tangkap Koruptor
-
Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Bisnis Thrifting, Adian: Rakyat Butuh Makan, Jangan Ditindak Dulu
-
Peneliti IPB Ungkap Kondisi Perairan Pulau Obi
-
Ngaku Dikeroyok Duluan, Penusuk 2 Pemuda di Condet: Saya Menyesal, Cuma Melawan Bela Diri
-
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Diekspor Jadi Avtur Singapore Airlines, Harganya Dobel
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Dukung Langkah Prabowo Setop Tradisi Kerahkan Siswa saat Penyambutan, KPAI Ungkap Potensi Bahayanya