Tunjangan DPR Rp50 Juta Dikritik, Ahmad Sahroni Skakmat Publik: Mentalnya Senang Lihat Orang Susah

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan jawaban menohok terhadap kritik publik yang menyebut tunjangan perumahan Rp50 juta bagi anggota dewan tidak menunjukkan empati.

Alih-alih meredam, Sahroni justru menyinggung bahwa terkadang sebagian masyarakat Indonesia memiliki mentalitas 'senang melihat orang susah, dan tidak senang melihat orang senang.'

Menjawab persepsi bahwa tunjangan tersebut tidak pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat, Sahroni memberikan argumen yang sangat blak-blakan.

"Iya kan kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh, republik kita itu, senang ngeliat orang susah, nggak senang ngeliat orang senang," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Klaim Bantuan Tanpa Perlu Publikasi

Menurut politisi Partai NasDem ini, publik tidak seharusnya serta-merta menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima.

Ia mengklaim bahwa banyak legislator, termasuk dirinya, secara rutin menyalurkan bantuan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing tanpa perlu mempublikasikannya.

"Masing-masing orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata, hari-harinya suka memberikan satu bantuan kepada khalayak masyarakat. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang nggak suka," jelasnya.

Lebih lanjut, Sahroni bahkan menganggap nominal Rp50 juta yang dinilai fantastis oleh publik sebagai sesuatu yang wajar.

Baca Juga: Adies Kadir Sebut Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta Per Bulan Demi Hemat Anggaran, Benarkah?

Menurutnya, nilai tersebut tidak seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja atau empati seorang wakil rakyat.

"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Enggak, itu biasa sebenarnya," tegasnya.

Ia meyakinkan bahwa dana yang diterima oleh para wakil rakyat pada akhirnya akan didistribusikan kembali ke masyarakat melalui berbagai kanal, tanpa perlu diumumkan secara eksplisit.

"Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat."

"Tanpa perlu dikasih tau ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu," ujarnya, sambil menggunakan analogi 'tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin.'

Sahroni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh 580 anggota DPR memiliki rasa empati dan keberpihakan kepada rakyat dengan caranya masing-masing, dan hal itu tidak bisa dihakimi hanya dari satu pos tunjangan.