Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi-lagi menjadi sorotan publik. Kali ini, DPR banjir kritikan karena adanya kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Menanggapi derasnya kritikan publik, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025), malah memberikan pernyataan yang nyelekit.
Alih-alih menjelaskan alasan soal kenaikan tunjangan anggot DPR, Crazy Rich asal Tanjung Priok itu justru menyindir watak kebanyakan warga Indonesia yang suka nyinyir atas penderitaan orang lain.
"Iya kan kalau dijabar-in kan sekarang banyak tuh, republik kita itu, senang ngeliat orang susah, enggak senang ngeliat orang senang," ujarnya.
Dia menganggap, publik tidak seharusnya menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima.
bahwa banyak anggota dewan, termasuk dirinya, yang secara rutin memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing tanpa perlu mempublikasikannya.
"Masing-masing orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata, hari-harinya suka memberikan satu bantuan kepada khalayak masyarakat. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang enggak suka," jelasnya.
Lebih lanjut, Sahroni bahkan menganggap nominal Rp50 juta yang dinilai fantastis oleh publik sebagai sesuatu yang biasa saja.
"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Enggak, itu biasa sebenarnya," tegasnya.
Baca Juga: Balita Sukabumi Tewas Akibat Cacingan, DPR Murka Salahkan Pemda dan Warga
Ia meyakinkan bahwa uang yang diterima oleh para wakil rakyat pada akhirnya akan kembali lagi ke masyarakat melalui berbagai cara, tanpa perlu diumumkan.
"Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tau ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu," ujarnya, sambil menggunakan analogi "tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin."
Sahroni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh 580 anggota DPR memiliki rasa empati dan keberpihakan kepada rakyat dengan caranya masing-masing, dan hal itu tidak bisa dihakimi hanya dari satu pos tunjangan.
Berita Terkait
-
Balita Sukabumi Tewas Akibat Cacingan, DPR Murka Salahkan Pemda dan Warga
-
Gaji PNS Batal Naik Tahun Depan, DPR: Situasi Rakyat Sedang Tidak Baik-Baik Saja
-
Tak Punya Akal, Celios Kritik Keras Kenaikan Tunjangan DPR: Lebih Baik Digunakan Untuk Daerah
-
Sekjen DPR Masih Bebas, KPK Ungkap 'Satu Kepingan Puzzle' yang Ganjal Penahanan
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor
-
Bongkar Total Tiang Monorel Mangkrak Tanpa Ada Penutupan Jalan? Ini Kata Pramono
-
Boni Hargens: Rekomendasi Kompolnas Normatif Saja Soal Reformasi Polri
-
Macet Parah di Grogol, Sebagian Layanan Transjakarta Koridor 9 Dialihkan via Tol
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan Diprediksi Guyur Sebagian Besar Wilayah
-
Greenland Punya Tambang Melimpah, Trump Ngotot Mau Caplok Usai Serang Venezuela
-
Istana Prihatin Atas Teror Terhadap Influencer, Minta Polisi Lakukan Investigasi
-
Percepat Pemulihan Sumatra, Prabowo Bentuk Satgas Khusus Dipimpin Tito Karnavian
-
Begini Respons Cak Imin Soal Kelakar Prabowo 'PKB Harus Diawasi'
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya