Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi-lagi menjadi sorotan publik. Kali ini, DPR banjir kritikan karena adanya kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Menanggapi derasnya kritikan publik, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025), malah memberikan pernyataan yang nyelekit.
Alih-alih menjelaskan alasan soal kenaikan tunjangan anggot DPR, Crazy Rich asal Tanjung Priok itu justru menyindir watak kebanyakan warga Indonesia yang suka nyinyir atas penderitaan orang lain.
"Iya kan kalau dijabar-in kan sekarang banyak tuh, republik kita itu, senang ngeliat orang susah, enggak senang ngeliat orang senang," ujarnya.
Dia menganggap, publik tidak seharusnya menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima.
bahwa banyak anggota dewan, termasuk dirinya, yang secara rutin memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing tanpa perlu mempublikasikannya.
"Masing-masing orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata, hari-harinya suka memberikan satu bantuan kepada khalayak masyarakat. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang enggak suka," jelasnya.
Lebih lanjut, Sahroni bahkan menganggap nominal Rp50 juta yang dinilai fantastis oleh publik sebagai sesuatu yang biasa saja.
"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Enggak, itu biasa sebenarnya," tegasnya.
Baca Juga: Balita Sukabumi Tewas Akibat Cacingan, DPR Murka Salahkan Pemda dan Warga
Ia meyakinkan bahwa uang yang diterima oleh para wakil rakyat pada akhirnya akan kembali lagi ke masyarakat melalui berbagai cara, tanpa perlu diumumkan.
"Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tau ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu," ujarnya, sambil menggunakan analogi "tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin."
Sahroni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh 580 anggota DPR memiliki rasa empati dan keberpihakan kepada rakyat dengan caranya masing-masing, dan hal itu tidak bisa dihakimi hanya dari satu pos tunjangan.
Berita Terkait
-
Balita Sukabumi Tewas Akibat Cacingan, DPR Murka Salahkan Pemda dan Warga
-
Gaji PNS Batal Naik Tahun Depan, DPR: Situasi Rakyat Sedang Tidak Baik-Baik Saja
-
Tak Punya Akal, Celios Kritik Keras Kenaikan Tunjangan DPR: Lebih Baik Digunakan Untuk Daerah
-
Sekjen DPR Masih Bebas, KPK Ungkap 'Satu Kepingan Puzzle' yang Ganjal Penahanan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya