Suara.com - Politik lokal Kabupaten Pati baru saja menyajikan sebuah drama yang penuh intrik. Pasca demo besar di Pati 13 Agustus 2025, keberadaan Bupati Sudewo dicari-cari.
Diawali gelombang demonstrasi masif yang menuntut pemakzulan, Bupati Pati Sudewo tiba-tiba "menghilang" dari panggung publik, menciptakan kekosongan kepemimpinan yang memicu spekulasi luas.
Namun, setelah sepekan raib, ia kembali dengan sebuah manuver mengejutkan: berdamai dengan salah satu pentolan demo.
Kemana perginya Bupati Pati Sudewo? Apakah ini sebuah langkah mundur karena tekanan massa, atau justru sebuah strategi politik cerdas untuk mematahkan perlawanan?
Gelombang Protes yang Mengguncang Pendopo Pati
Kemarahan publik di Pati tidak terjadi dalam semalam. Pemicu utamanya adalah kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan ini, ditambah dengan perubahan ketentuan hari sekolah hingga pemecatan tenaga honorer rumah sakit yang dianggap tidak berpihak pada rakyat hingga menyulut api protes.
Meskipun Sudewo dengan cepat membatalkan kedua kebijakan kontroversial tersebut, amarah warga sudah terlanjur memuncak.
Cara komunikasi publik Sudewo yang terkesan arogan jadi pemantik utamanya.
"Silahkan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh kerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju," kata Sudewo 6 Agustus 2025 sebelum demo besar di Pati.
Baca Juga: Isu Damai Ditepis, Korlap Aliansi: Hilang Satu Tumbuh Seribu! Pelengseran Bupati Pati Jalan Terus
Tuntutan pun bergeser dari sekadar penolakan kebijakan menjadi seruan pemakzulan.
Demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 menjadi klimaksnya, di mana ratusan ribu warga turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Tidak berhenti di situ, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan berencana membawa perjuangan mereka ke Jakarta.
Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Bupati Pati Sakit atau Menghilang?
Setelah demonstrasi besar yang berujung ricuh, sosok Bupati Sudewo mendadak lenyap dari hadapan publik. Ia tercatat absen dalam sejumlah agenda penting.
1. Dua Rapat Paripurna DPRD
Sudewo tidak menghadiri dua rapat paripurna penting, termasuk yang membahas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Upacara HUT ke-80 RI
Puncaknya, ia tidak menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan.
Posisinya digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dengan alasan resmi bahwa Sudewo sedang sakit.
Alasan "sakit" ini menimbulkan tanda tanya, terutama ketika Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, di lain kesempatan menyebut Sudewo sedang berada di luar kota untuk menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Ketidakhadiran yang misterius ini memicu reaksi publik. Warga menggelar aksi simbolik "Festival 1000 Lilin" di Alun-Alun Pati sebagai peringatan tujuh hari Bupati meninggalkan Pendapa.
Kekosongan kepemimpinan ini menciptakan kevakuman dan menguatkan spekulasi bahwa Sudewo sedang berada di bawah tekanan hebat.
Manuver Sudewo
Di tengah absennya Sudewo, DPRD Pati merespons tuntutan publik dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki 12 poin kebijakan Sudewo yang dianggap bermasalah, mulai dari infrastruktur, pengelolaan dana desa, hingga kebijakan pajak daerah.
Namun, di balik layar, muncul dugaan adanya upaya untuk melemahkan gerakan massa.
Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menuding bahwa pihak Bupati Sudewo berusaha "menggembosi" kekuatan aliansi rakyat.
"Pihak Bupati dan kawan-kawan berusaha untuk menggembosi aliansi ini dengan cara memanggil satu-satu orang yang tampil di media dan kemudian berusaha untuk merangkul," ucap Nimerodi.
Upaya ini seolah menjadi sinyal bahwa pertarungan politik tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga melalui lobi-lobi senyap.
Damai di Balik Layar dengan Pentolan Demo
Setelah sepekan menghilang, Sudewo kembali dengan langkah tak terduga.
Sebuah foto beredar menunjukkan dirinya berpose akrab dengan Ahmad Husain Hafid, salah satu pentolan demo yang paling vokal dan inisiator rencana demo jilid kedua.
Sesaat setelah foto itu muncul, Husain mengumumkan pembatalan demo lanjutan yang rencananya digelar pada 25 Agustus 2025 nanti.
Alasannya, ia merasa gerakan tersebut telah ditunggangi kepentingan politik dan melenceng dari tujuan awal.
"Kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal real (nyata) dari masyarakat. Makanya saya memilih membatalkan, ketimbang saya hanya jadi jembatan dan ditunggangi politik," ujar Husain.
Husain mengonfirmasi telah berkomunikasi langsung dengan Sudewo melalui panggilan video dan merasa aspirasinya telah diterima.
Ia pun menyatakan telah berdamai dan tidak lagi mendorong pemakzulan.
Perjuangan Kandas atau Babak Baru Politik Pati?
Manuver Bupati Sudewo yang "menghilang" lalu muncul kembali dengan merangkul salah satu figur kunci perlawanan akankah memecah soliditas gerakan massa?
Langkah ini efektif meredam rencana demo lanjutan dan mengubah narasi dari "musuh bersama" menjadi "dialog konstruktif".
Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah perjuangan rakyat Pati telah kandas? Bagaimana nasib Pansus Hak Angket yang telah dibentuk DPRD?
Apakah langkah damai ini mampu memulihkan kepercayaan publik yang telah terkikis, atau justru dianggap sebagai cara licik untuk melumpuhkan kekuatan oposisi?
Publik kini menanti, apakah ini akhir dari tuntutan pemakzulan, atau hanya sebuah jeda sebelum babak baru dimulai.
Bagaimana menurut Anda? Apakah ini akhir dari tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo, atau hanya strategi sementara?
Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini dan ikuti terus perkembangan beritanya!
Berita Terkait
-
Isu Damai Ditepis, Korlap Aliansi: Hilang Satu Tumbuh Seribu! Pelengseran Bupati Pati Jalan Terus
-
Hukuman Bupati Pati Bisa Diringankan jika Terbukti Korupsi, Warganet Bandingkan dengan Maling Motor
-
Husein Sebut Demo Pati Jilid 2 Batal Usai Ditelpon Bupati Sudewo: Biarin Kalau Dibilang Masuk Angin
-
Ahmad Husein Batalkan Demo Pati Jilid II usai Dirangkul Sudewo, Warganet: Kena Sawan Opo Kowe?
-
Amarah Pati Menggema ke Jakarta, Kemendagri Semprot 104 Daerah yang Naikkan PBB Gila-gilaan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional