Panas! Donald Trump Minta 'Jatah Preman' di Selat Hormuz, Inggris Marah Besar

Suara.com - Ketegangan diplomatik memanas antara London dan Washington DC setelah Presiden Donald Trump mengusulkan kebijakan kontroversial terkait jalur pelayaran global di Selat Hormuz.

Trump berencana meminta kapal dagang membayar biaya perlindungan saat melintasi Selat Hormuz guna menjamin keamanan dari ancaman Iran.

Usulan itu langsung ditolak keras oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai pajak ilegal yang berpotensi merusak prinsip perdagangan bebas dan hukum internasional.

Sumber dari Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan sikap tegas London.

“Kami tidak akan membayar uang perlindungan untuk berlayar di perairan internasional. Kebebasan navigasi tidak untuk diperjualbelikan,” ungkap Kemenlu Inggris seperti dilansir dari laporan Channel 14, Kamis (9/4).

Pemerintah Inggris juga menilai kebijakan tersebut dapat menjadi preseden berbahaya.

Jika diterapkan, langkah itu dikhawatirkan mendorong negara lain melakukan hal serupa dan memicu kekacauan di jalur perdagangan global.

Di sisi lain, pihak Washington membela rencana tersebut sebagai langkah realistis untuk berbagi beban keamanan.

Washington menilai selama ini Amerika Serikat terlalu lama menanggung biaya perlindungan jalur pelayaran dunia.

Baca Juga: Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa

“Sudah saatnya dunia membayar keamanan yang mereka nikmati,” kata sumber di lingkaran Trump.

Sumber tersebut menambahkan bahwa negara lain, termasuk Inggris, dipersilakan mengamankan kapal mereka sendiri jika menolak kebijakan tersebut.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, memberikan konfirmasi resmi mengenai wacana penarikan pajak untuk kapal saat melintas Selat Hormuz.

Leavitt membenarkan bahwa konsep tersebut merupakan pemikiran langsung dari Trump yang akan segera ditindaklanjuti.

"Itu adalah ide yang telah disampaikan presiden, seperti yang Anda ketahui, dan hal itu akan terus dibahas selama dua pekan ke depan," kata Leavitt dikutip dari Sputnik.