Meskipun memiliki hubungan yang baik dengan Munarman, Immanuel Ebenezer ternyata pernah dilaporkan ke polisi oleh kelompok yang dekat dengan Munarman, yaitu Alumni 212.
Laporan ini diajukan pada Januari 2019 atas dugaan ujaran kebencian yang disampaikan Noel dalam sebuah acara di televisi swasta.
Salah satu anggota Presidium Alumni 212, Eka Gumilar, menyatakan bahwa ucapan Noel telah melukai perasaan para peserta aksi 212.
4. Pernyataan Kontroversial "Mau Kabur, Kabur Saja"
Kontroversi terbaru muncul saat Noel menanggapi isu tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial.
Secara mengejutkan, Wamenaker ini mempersilakan warga negara Indonesia yang ingin berkarier di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Tanah Air.
"Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi," ujar Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pada 17 Februari 2025.
Pernyataan ini menuai kritik tajam karena dianggap tidak etis bagi seorang pejabat negara yang seharusnya mendorong warga untuk berkontribusi di dalam negeri.
5. Pembelaan Penuh Kontroversi untuk Munarman
Baca Juga: Ngaku Diperintah Surya Paloh, Sahroni Blak-blakan Protes OTT KPK: Republik Ini Gak Ada yang Bersih!
Salah satu sorotan terbesar adalah saat Immanuel Ebenezer bersedia menjadi saksi yang meringankan bagi Munarman, mantan Sekretaris FPI yang menjadi terdakwa kasus terorisme.
Pada sidang 23 Februari 2022, Noel tampil di pengadilan meskipun posisi Munarman berseberangan dengan pemerintah. Noel menegaskan bahwa ia bersaksi atas keyakinan pribadinya, bukan karena permintaan Munarman.
"Tuduhan terorisme terhadap Munarman adalah salah dan menyesatkan," ungkap Immanuel di hadapan majelis hakim.
Ia mengaku mengenal Munarman dengan baik dan yakin temannya itu tidak terlibat dalam tindakan terorisme.
Penangkapan Immanuel Ebenezer oleh KPK kini menjadi babak baru dalam rekam jejak kontroversialnya, menambah daftar panjang sorotan publik terhadap seorang pejabat negara yang kerap membuat pernyataan kontroversial dan janji-janji politik.
Berita Terkait
-
Profil Wamenaker Immanuel Ebenezer, Loyalis Jokowi Kena OTT KPK karena Pemerasan
-
BREAKING NEWS: Kena OTT KPK! Wamenaker Immanuel Ebenezer Terlibat Kasus Pemerasan
-
Breaking News! Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK
-
Proyek Siluman Gas PGN Dibongkar, KPK Periksa Bos Besar PT IAE Soal Deal Uang Muka Rp 240 Miliar
-
Geram dengan Hasil Tes DNA, Lisa Mariana Ancam Bakal Bongkar Rahasia Ridwan Kamil ke KPK
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi