Suara.com - Presiden Prabowo Subianto sudah menerima laporan perihal anak buahnya, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya bersama Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, mengatakan presiden mendapat laporan langsung dari dirinya.
"Ya kita, kita semua kan melaporkan," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Mendengar kabar tersebut, Prabowo menyayangkan bahwa pembantunya di Kabinet Merah Putih ditangkap KPK. Mengingat Prabowo sudah berulang kali mengingatkan perihal pemberantasan korupsi.
"Ya menyayangkan gitu. Menyayangkan, di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu. Ya kalau terkejut wow-nya gitu ya, nnggak," kata Prasetyo.
Prabowo mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Noel. Ia menghormati proses yang sedang berlangsung.
"Bapak presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," kata Prasetyo.
Terjaring OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Diduga Peras Perusahaan Terkait Sertifikasi K3
Ketua Umum Relawan Prabowo Mania di Pilpres 2024 lalu itu terjaring operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan pemerasan.
Kabar perihal OTT terhadap Wamenaker Noel dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Namun dia belum memerinci konstruksi perkara yang diusut KPK
"Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Meski belum menjelaskan secara detail kasus yang menjerat Noel. Fitroh hanya menyampaikan OTT KPK terhadap Noel berkaitan dengan kasus pemerasan.
"(OTT terkait kasus ) pemerasan,” ujar Fitroh.
Berita Terkait
-
6 Kontroversi Immanuel Ebenezer, Relawan Jokowi Jadi Saksi Eks Pentolan FPI hingga Ditangkap KPK!
-
Kena OTT KPK, Jejak Digital Immanuel Ebenezer Soal #KaburAjaDulu Jadi Bulan-bulanan: Good Riddance
-
Mahfud MD Bicara Konstruksi Kasus usai KPK Tangkap Wamenaker Noel: Tak Harus Selalu OTT!
-
Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Diduga Peras Perusahaan Terkait Sertifikasi K3
-
OTT Wamenaker: Tamparan Keras dan Ujian Integritas Pertama Kabinet Prabowo-Gibran
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Berkas 4 Oknum BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil
-
Resmi! Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Skandal Tangani Laporan di JAKI Pakai Foto AI
-
Efek Konflik Global: Plastik Langka, Pedagang Siomay hingga Penjual Jus Tercekik Biaya Produksi
-
Serangan Brutal di Istanbul, 3 Orang Tewas di Dekat Konsulat Israel
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
Terkini
-
TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan
-
Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas
-
Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta
-
Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun
-
Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban
-
Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator
-
Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun
-
Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran
-
Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar
-
DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen