Suara.com - Adanya kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan kekinian menjadi sorotan publik. Bahkan, adanya kenaikan gaji anggota DPR bikin pegiat HAM, Veronica Koman geleng-geleng kepala.
Luapan protes soal kenaikan gaji anggota DPR itu pun ditumpahkan Veronica Koman lewat cuitan terbarunya. Pengacara publik yang konsern terhadap isu kemanusiaan di Papua itu pun mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR hingga mencapai Rp100 juta per bulan.
"Kok 100 juta per bulan sih," protes Veronica Koman dipantau pada Kamis (21/8/2025).
Lewat cuitannya itu, Veronica Koman menyebut mestinya gaji anggota dewan itu diperkecil jika niatnya memang menjadi pelayan rakyat.
"Seharusnya gaji anggota DPR itu dibuat seminim mungkin, supaya yang menjabat hanya yang murni berniat melayani rakyat," tantangnya.
Sontak cuitan Veronica Koman yang mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR menjadi sorotan netizen lainnya. Bahkan, tak sedikit netizen yang juga sepakat dengan pernyataan mantan anggota LBH Jakarta itu yang mengusulkan agar gaji anggota DPR yang harusnya diperkecil sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen.
"Bener Mba Vero, supaya niat nyalonnya bukan untuk cari duit," tulis salah satu netizen.
"Saya sepakat. Krn meski gaji DPR standar tetap akan terisi dan akan banyak orang2 yg murni berniat tulus untk mengisi posisi DPR. Samakan aja dng gaji guru atau pegawai lain yg setingkat golongan III," timpal yang lain.
Di sisi lain, sindiran keras terhadap anggota DPR pun ditumpahkan oleh sejumlah netizen imbas adanya kenaikan gaji.
Baca Juga: Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
"Digaji 100 juta aja kayak gitu kelakuan nya, apalagi digaji UMR," sindir netizen lainnya.
"Negeri para maling punya negara dan rakyat," kecam yang lainnya.
Tunjangan Rumah Anggota DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.
"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta, dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," kata Adies.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
-
Istana Malah Puji-puji Kemnaker usai Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Ini Alasannya!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
-
DPR Tunjangan Naik, Crazy Rich Sahroni Balas Nyinyiran Publik: Gak Senang Lihat Orang Senang!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional