Suara.com - Adanya kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan kekinian menjadi sorotan publik. Bahkan, adanya kenaikan gaji anggota DPR bikin pegiat HAM, Veronica Koman geleng-geleng kepala.
Luapan protes soal kenaikan gaji anggota DPR itu pun ditumpahkan Veronica Koman lewat cuitan terbarunya. Pengacara publik yang konsern terhadap isu kemanusiaan di Papua itu pun mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR hingga mencapai Rp100 juta per bulan.
"Kok 100 juta per bulan sih," protes Veronica Koman dipantau pada Kamis (21/8/2025).
Lewat cuitannya itu, Veronica Koman menyebut mestinya gaji anggota dewan itu diperkecil jika niatnya memang menjadi pelayan rakyat.
"Seharusnya gaji anggota DPR itu dibuat seminim mungkin, supaya yang menjabat hanya yang murni berniat melayani rakyat," tantangnya.
Sontak cuitan Veronica Koman yang mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR menjadi sorotan netizen lainnya. Bahkan, tak sedikit netizen yang juga sepakat dengan pernyataan mantan anggota LBH Jakarta itu yang mengusulkan agar gaji anggota DPR yang harusnya diperkecil sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen.
"Bener Mba Vero, supaya niat nyalonnya bukan untuk cari duit," tulis salah satu netizen.
"Saya sepakat. Krn meski gaji DPR standar tetap akan terisi dan akan banyak orang2 yg murni berniat tulus untk mengisi posisi DPR. Samakan aja dng gaji guru atau pegawai lain yg setingkat golongan III," timpal yang lain.
Di sisi lain, sindiran keras terhadap anggota DPR pun ditumpahkan oleh sejumlah netizen imbas adanya kenaikan gaji.
Baca Juga: Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
"Digaji 100 juta aja kayak gitu kelakuan nya, apalagi digaji UMR," sindir netizen lainnya.
"Negeri para maling punya negara dan rakyat," kecam yang lainnya.
Tunjangan Rumah Anggota DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.
"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta, dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," kata Adies.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
-
Istana Malah Puji-puji Kemnaker usai Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Ini Alasannya!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
-
DPR Tunjangan Naik, Crazy Rich Sahroni Balas Nyinyiran Publik: Gak Senang Lihat Orang Senang!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!