Suara.com - Adanya kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan kekinian menjadi sorotan publik. Bahkan, adanya kenaikan gaji anggota DPR bikin pegiat HAM, Veronica Koman geleng-geleng kepala.
Luapan protes soal kenaikan gaji anggota DPR itu pun ditumpahkan Veronica Koman lewat cuitan terbarunya. Pengacara publik yang konsern terhadap isu kemanusiaan di Papua itu pun mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR hingga mencapai Rp100 juta per bulan.
"Kok 100 juta per bulan sih," protes Veronica Koman dipantau pada Kamis (21/8/2025).
Lewat cuitannya itu, Veronica Koman menyebut mestinya gaji anggota dewan itu diperkecil jika niatnya memang menjadi pelayan rakyat.
"Seharusnya gaji anggota DPR itu dibuat seminim mungkin, supaya yang menjabat hanya yang murni berniat melayani rakyat," tantangnya.
Sontak cuitan Veronica Koman yang mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR menjadi sorotan netizen lainnya. Bahkan, tak sedikit netizen yang juga sepakat dengan pernyataan mantan anggota LBH Jakarta itu yang mengusulkan agar gaji anggota DPR yang harusnya diperkecil sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen.
"Bener Mba Vero, supaya niat nyalonnya bukan untuk cari duit," tulis salah satu netizen.
"Saya sepakat. Krn meski gaji DPR standar tetap akan terisi dan akan banyak orang2 yg murni berniat tulus untk mengisi posisi DPR. Samakan aja dng gaji guru atau pegawai lain yg setingkat golongan III," timpal yang lain.
Di sisi lain, sindiran keras terhadap anggota DPR pun ditumpahkan oleh sejumlah netizen imbas adanya kenaikan gaji.
Baca Juga: Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
"Digaji 100 juta aja kayak gitu kelakuan nya, apalagi digaji UMR," sindir netizen lainnya.
"Negeri para maling punya negara dan rakyat," kecam yang lainnya.
Tunjangan Rumah Anggota DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.
"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta, dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," kata Adies.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
-
Istana Malah Puji-puji Kemnaker usai Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Ini Alasannya!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
-
DPR Tunjangan Naik, Crazy Rich Sahroni Balas Nyinyiran Publik: Gak Senang Lihat Orang Senang!
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025