Suara.com - Adanya kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan kekinian menjadi sorotan publik. Bahkan, adanya kenaikan gaji anggota DPR bikin pegiat HAM, Veronica Koman geleng-geleng kepala.
Luapan protes soal kenaikan gaji anggota DPR itu pun ditumpahkan Veronica Koman lewat cuitan terbarunya. Pengacara publik yang konsern terhadap isu kemanusiaan di Papua itu pun mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR hingga mencapai Rp100 juta per bulan.
"Kok 100 juta per bulan sih," protes Veronica Koman dipantau pada Kamis (21/8/2025).
Lewat cuitannya itu, Veronica Koman menyebut mestinya gaji anggota dewan itu diperkecil jika niatnya memang menjadi pelayan rakyat.
"Seharusnya gaji anggota DPR itu dibuat seminim mungkin, supaya yang menjabat hanya yang murni berniat melayani rakyat," tantangnya.
Sontak cuitan Veronica Koman yang mempertanyakan adanya kenaikan gaji anggota DPR menjadi sorotan netizen lainnya. Bahkan, tak sedikit netizen yang juga sepakat dengan pernyataan mantan anggota LBH Jakarta itu yang mengusulkan agar gaji anggota DPR yang harusnya diperkecil sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen.
"Bener Mba Vero, supaya niat nyalonnya bukan untuk cari duit," tulis salah satu netizen.
"Saya sepakat. Krn meski gaji DPR standar tetap akan terisi dan akan banyak orang2 yg murni berniat tulus untk mengisi posisi DPR. Samakan aja dng gaji guru atau pegawai lain yg setingkat golongan III," timpal yang lain.
Di sisi lain, sindiran keras terhadap anggota DPR pun ditumpahkan oleh sejumlah netizen imbas adanya kenaikan gaji.
Baca Juga: Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
"Digaji 100 juta aja kayak gitu kelakuan nya, apalagi digaji UMR," sindir netizen lainnya.
"Negeri para maling punya negara dan rakyat," kecam yang lainnya.
Tunjangan Rumah Anggota DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.
"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta, dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," kata Adies.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Ternyata Tukang Palak, KPK Sebut Kasusnya Terjadi Lama: Nilainya Cukup Besar!
-
Istana Malah Puji-puji Kemnaker usai Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Ini Alasannya!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
-
DPR Tunjangan Naik, Crazy Rich Sahroni Balas Nyinyiran Publik: Gak Senang Lihat Orang Senang!
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami