Suara.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebut tragedi meninggalnya Raya, balita di Sukabumi, akibat tubuhnya digerogoti infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides) yang sering dianggap sepele.
Peristiwa miris ini menjadi peringatan serius akan rapuhnya perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengingatkan bahwa tetangga, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar seharusnya wajib peduli pada setiap anak yang ada di lingkungannya sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Peristiwa ini amat sangat memilukan, penderitaan yang harus dialami anak itu bahkan sampai meninggal dunia. Nurani dan akal sehat kita diingatkan bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua anak," kata Arifah dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
Menteri PPPA menilai meninggalnya Raya menjadi bentuk nyata pelanggaran hak anak secara multidimensional.
Pelanggaran ini mencakup hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak.
Secara spesifik, kasus ini melanggar hak anak atas kesehatan, pengasuhan, hingga lingkungan hidup yang layak dan bersih.
Ia menyebut keluarga korban menghadapi banyak keterbatasan.
Salah satu orang tuanya diduga mengalami gangguan kesehatan mental, sementara lingkungan yang kotor justru memperbesar risiko cacingan, penyakit yang penularannya sangat erat kaitannya dengan sanitasi buruk.
Baca Juga: Kisah Pilu Balita di Sukabumi Meninggal 'Digerogoti' Cacing, KPAI: Bukti Negara Abaikan Hak Anak!
"Bahkan akses terhadap jaminan sosial belum tersedia dan layanan kesehatan yang terlambat. Ini catatan kelam bagi kita semua yang tidak boleh terulang pada anak manapun,” kritiknya.
Ancaman Nasional yang Terabaikan
Kasus Raya adalah puncak gunung es dari masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi kecacingan di Indonesia masih tinggi, berkisar antara 2,5% hingga 62%, dengan rata-rata pada anak usia SD mencapai 28,12%.
Infeksi cacing kronis dapat menyebabkan kekurangan gizi, anemia, dan gangguan pertumbuhan yang berujung pada stunting, sehingga mengancam kualitas generasi masa depan.
Kemen PPPA menekankan pentingnya peran desa dan aparat lokal dalam mencegah kasus serupa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak