Suara.com - Tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel oleh KPK, , Rabu (20/8) malam, memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk petinggi partai koalisi dan Istana Kepresidenan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara mengenai penangkapan Noel.
Dasco, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, menyatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena masih menunggu pengumuman resmi dari KPK.
Namun, ia tegas mengingatkan kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.
Dasco menegaskan, Presiden Prabowo tidak akan pernah pandang bulu dalam penegakan hukum, terutama kasus korupsi yang melibatkan jajarannya.
Sikap tegas ini, menurutnya, adalah bukti bahwa tidak akan ada intervensi atau upaya perlindungan bagi pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Presiden pasti tidak akan melindungi, jika terbukti pembantu-pembantunya melakukan perbuatan tidak terpuji," kata Dasco, Jumat (22/8/2025).
Di sisi lain, Dasco mengaku tidak memiliki kedekatan personal dan tidak sering berinteraksi langsung dengan Noel.
Hubungan kerja selama ini lebih banyak terjalin dengan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Jokowi Soal Eks Relawannya: Kita Semua Harus...
"Kebetulan saya tak sering berinteraksi atau bersentuhan dengan Kementerian Ketenagakerjaan selama ini. Tentu yang berhubungan dengan lembaga itu ya menterinya ya," kata dia.
Reaksi tak kalah keras datang dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengibaratkan korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit kanker stadium lanjut.
Didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Prasetyo menegaskan kasus yang menjerat Wamenaker ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk tidak bermain-main dengan korupsi.
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan peringatan keras terkait hal ini.
“Sekali lagi ini membuktikan korupsi sudah sedemikian buruknya. Kalau penyakit, sudah stadium 4. Tidak hanya kepada kabinet, tapi semua. Ini PR besar kita," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo telah menerima laporan mengenai OTT ini dan mempersilakan KPK untuk memproses Noel sesuai hukum yang berlaku.
Tag
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Jokowi Soal Eks Relawannya: Kita Semua Harus...
-
Wamenaker Noel Eks Loyalis Jokowi Kena OTT KPK, Gibran Buka Suara
-
KPK Sudah Tetapkan Tersangka dari OTT Wamenaker, Gimana Status Noel Ebenezer?
-
Wamenaker Noel Sebelum Ditangkap KPK: Pelaku Korupsi Harus Dihukum Mati, Saya Muak dengan Koruptor!
-
Relawan Jokowi Kebal Bui, Kubu Roy Suryo Tantang Jaksa OTT: Jangan-jangan Silfester Mencret di Rumah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru
-
Tragedi Maut KLM Putri Sakinah, Nakhoda dan ABK Resmi Jadi Tersangka Tewasnya 4 WNA
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
-
PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat
-
KPK Periksa Eks Kajari Bekasi Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi