Ketetapan UMP ini memiliki implikasi hukum yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan.
Perusahaan yang terdaftar dan beroperasi di wilayah DKI Jakarta diwajibkan untuk membayarkan upah kepada pekerjanya tidak kurang dari angka yang telah ditetapkan.
Regulasi ini secara spesifik berlaku untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, penyesuaian upah biasanya mengikuti struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMP.
Perusahaan yang melanggar aturan pengupahan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, menarik untuk membandingkan UMP Jakarta dengan UMK di daerah penyangganya.
Wilayah aglomerasi yang dikenal sebagai Jabodetabek ini memiliki besaran upah minimum yang bervariasi.
Kota Bekasi tercatat memiliki UMK tertinggi di antara wilayah penyangga lainnya. UMK Kota Bekasi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 5.690.752.
Baca Juga: Bakal 'Kepung' Jakarta, Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 10,5 Persen
Di urutan selanjutnya ada Kabupaten Bekasi dengan UMK sebesar Rp 5.558.514. Angka ini menunjukkan bahwa kawasan industri di Bekasi memiliki standar upah yang sangat kompetitif.
Kota Depok menetapkan UMK sebesar Rp 5.195.720, sedikit lebih tinggi dari Kota Bogor. Sementara itu, UMK Kota Bogor untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.126.897.
Di wilayah Tangerang, UMK Kota Tangerang ditetapkan pada angka Rp 5.069.707. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
UMK Kabupaten Tangerang untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.901.117. Sedangkan Kota Tangerang Selatan menetapkan UMK sedikit lebih rendah, yaitu Rp 4.900.000.
Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan UMK terendah di kawasan Bodetabek. UMK Kabupaten Bogor untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 4.877.211.
Kenaikan UMP Jakarta dan UMK di sekitarnya merupakan langkah penting dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat pekerja.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
Terkini
-
Tragedi Pantai Modangan: Abai Peringatan, 2 Wisatawan Surabaya Hilang, 1 Tewas Terjepit Karang
-
Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Sopir Travel Ngantuk Hantam Truk: 1 Tewas, 9 Terluka!
-
Terungkap! Arief Prasetyo Dicopot dari Kepala Bapanas, Istana: Disiapkan untuk Tugas Baru
-
DPR Sebut Kegagalan ke Piala Dunia Bukan Akhir, Tapi Awal dari Pembenahan Total Sepak Bola Nasional
-
Misteri Kematian Terapis RTA: Korban Masih 14 Tahun, Polisi Curigai Terkait Jaringan TPPO
-
Prabowo Kumpulkan Kabinet: Bahas DHE dan Stabilitas Keuangan, Kebijakan Baru Segera Diumumkan?
-
Indonesia Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Prabowo Minta TNI Bersiap
-
Dapat Undangan Khusus, Prabowo Bertolak ke Mesir Hari Ini Hadiri KTT Perdamaian Gaza
-
Jadwal Ganjil Genap: 26 Ruas Jalan di DKI Jakarta, 14 Titik, Sesi Pagi dan Sore Hari Ini
-
Prabowo Apresiasi Permainan Timnas meski Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026