Suara.com - Platform digital seperti Google disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas maraknya hoaks. Ini dikarenakan adanya kemudahan orang membuat akun anonim.
Hal ini disampaikan Samdan, salah satu peserta forum diskusi yang digelar Bisnis Indonesia di Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
"Setiap orang yang ingin melakukan fitnah pasti ingin menyembunyikan identitasnya. Masalahnya, ketika kita buat akun di platform Anda, bisa pakai nama siapa saja. Kenapa tidak wajibkan pakai NIK KTP?" tanya Samdan kepada perwakilan Google, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, percuma mengedukasi masyarakat jika sumber masalahnya, yaitu akun-akun anonim penyebar hoaks, tidak ditindak dari akarnya.
Ia berpendapat, jika setiap akun terverifikasi dengan identitas asli, maka penyebar hoaks akan berpikir dua kali.
Menanggapi hal tersebut, Felicia dari Google Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya proaktif.
"Secara teknologi, Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia dengan jumlah video yang kami remove secara otomatis dari YouTube pada kuartal pertama tahun ini, jumlahnya 667 ribu," ungkap Felicia.
Ia juga menjelaskan tentang fitur Content ID dan Safe Browsing yang secara otomatis mendeteksi konten berbahaya.
Namun, terkait kewajiban KTP, ia mengakui adanya kompleksitas kebijakan global dan privasi pengguna.
Baca Juga: Ada Apa dengan Eksekusi Silfester? Kejari Jaksel Ungkap Alasan Rahasia ke Komjak
Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menambahkan bahwa kewajiban registrasi dengan NIK pun bukan tanpa celah.
"Registrasi kartu SIM prabayar saja masih banyak yang bisa menipu. Ini tantangan kita bersama," ujarnya.
Meski begitu, ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari platform digital untuk membersihkan ekosistem informasi dari "sampah" hoaks.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Lawan Tsunami Hoaks, Kominfo Tegaskan Sanksi, Google Perkuat Literasi
-
5 Rekomendasi HP Google Pixel Terbaik, Pixel 10 Resmi Dirilis
-
'Tangkap, Penjarain!' Sahroni Murka, Desak Jaksa Tak Tunda Lagi Eksekusi Vonis Silfester Matutina
-
Pacu Jalur 'Aura Farming' Jadi Google Doodle Hari Kemerdekaan Indonesia 2025
-
Ada Apa dengan Eksekusi Silfester? Kejari Jaksel Ungkap Alasan Rahasia ke Komjak
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar