Suara.com - Platform digital seperti Google disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas maraknya hoaks. Ini dikarenakan adanya kemudahan orang membuat akun anonim.
Hal ini disampaikan Samdan, salah satu peserta forum diskusi yang digelar Bisnis Indonesia di Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
"Setiap orang yang ingin melakukan fitnah pasti ingin menyembunyikan identitasnya. Masalahnya, ketika kita buat akun di platform Anda, bisa pakai nama siapa saja. Kenapa tidak wajibkan pakai NIK KTP?" tanya Samdan kepada perwakilan Google, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, percuma mengedukasi masyarakat jika sumber masalahnya, yaitu akun-akun anonim penyebar hoaks, tidak ditindak dari akarnya.
Ia berpendapat, jika setiap akun terverifikasi dengan identitas asli, maka penyebar hoaks akan berpikir dua kali.
Menanggapi hal tersebut, Felicia dari Google Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya proaktif.
"Secara teknologi, Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia dengan jumlah video yang kami remove secara otomatis dari YouTube pada kuartal pertama tahun ini, jumlahnya 667 ribu," ungkap Felicia.
Ia juga menjelaskan tentang fitur Content ID dan Safe Browsing yang secara otomatis mendeteksi konten berbahaya.
Namun, terkait kewajiban KTP, ia mengakui adanya kompleksitas kebijakan global dan privasi pengguna.
Baca Juga: Ada Apa dengan Eksekusi Silfester? Kejari Jaksel Ungkap Alasan Rahasia ke Komjak
Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menambahkan bahwa kewajiban registrasi dengan NIK pun bukan tanpa celah.
"Registrasi kartu SIM prabayar saja masih banyak yang bisa menipu. Ini tantangan kita bersama," ujarnya.
Meski begitu, ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari platform digital untuk membersihkan ekosistem informasi dari "sampah" hoaks.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Lawan Tsunami Hoaks, Kominfo Tegaskan Sanksi, Google Perkuat Literasi
-
5 Rekomendasi HP Google Pixel Terbaik, Pixel 10 Resmi Dirilis
-
'Tangkap, Penjarain!' Sahroni Murka, Desak Jaksa Tak Tunda Lagi Eksekusi Vonis Silfester Matutina
-
Pacu Jalur 'Aura Farming' Jadi Google Doodle Hari Kemerdekaan Indonesia 2025
-
Ada Apa dengan Eksekusi Silfester? Kejari Jaksel Ungkap Alasan Rahasia ke Komjak
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap