Suara.com - Platform digital seperti Google disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas maraknya hoaks. Ini dikarenakan adanya kemudahan orang membuat akun anonim.
Hal ini disampaikan Samdan, salah satu peserta forum diskusi yang digelar Bisnis Indonesia di Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
"Setiap orang yang ingin melakukan fitnah pasti ingin menyembunyikan identitasnya. Masalahnya, ketika kita buat akun di platform Anda, bisa pakai nama siapa saja. Kenapa tidak wajibkan pakai NIK KTP?" tanya Samdan kepada perwakilan Google, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, percuma mengedukasi masyarakat jika sumber masalahnya, yaitu akun-akun anonim penyebar hoaks, tidak ditindak dari akarnya.
Ia berpendapat, jika setiap akun terverifikasi dengan identitas asli, maka penyebar hoaks akan berpikir dua kali.
Menanggapi hal tersebut, Felicia dari Google Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya proaktif.
"Secara teknologi, Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia dengan jumlah video yang kami remove secara otomatis dari YouTube pada kuartal pertama tahun ini, jumlahnya 667 ribu," ungkap Felicia.
Ia juga menjelaskan tentang fitur Content ID dan Safe Browsing yang secara otomatis mendeteksi konten berbahaya.
Namun, terkait kewajiban KTP, ia mengakui adanya kompleksitas kebijakan global dan privasi pengguna.
Baca Juga: Ada Apa dengan Eksekusi Silfester? Kejari Jaksel Ungkap Alasan Rahasia ke Komjak
Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menambahkan bahwa kewajiban registrasi dengan NIK pun bukan tanpa celah.
"Registrasi kartu SIM prabayar saja masih banyak yang bisa menipu. Ini tantangan kita bersama," ujarnya.
Meski begitu, ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari platform digital untuk membersihkan ekosistem informasi dari "sampah" hoaks.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Lawan Tsunami Hoaks, Kominfo Tegaskan Sanksi, Google Perkuat Literasi
-
5 Rekomendasi HP Google Pixel Terbaik, Pixel 10 Resmi Dirilis
-
'Tangkap, Penjarain!' Sahroni Murka, Desak Jaksa Tak Tunda Lagi Eksekusi Vonis Silfester Matutina
-
Pacu Jalur 'Aura Farming' Jadi Google Doodle Hari Kemerdekaan Indonesia 2025
-
Ada Apa dengan Eksekusi Silfester? Kejari Jaksel Ungkap Alasan Rahasia ke Komjak
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina