Hitung Mundur Aksi 25 Agustus: 'Bubarkan DPR' Jadi Gerakan atau Cuma Hoax?

Suara.com - Sebuah seruan aksi besar-besaran pada tanggal 25 Agustus kini mengguncang dan makin viral media sosial.

Poster-poster digital dan tagar yang menyerukan demonstrasi massal beredar liar di platform X (dulu Twitter), TikTok, hingga grup-grup WhatsApp, berupa ajakan bubarkan DPR RI.

Tuntutannya pun bukan main-main, sebuah permintaan paling ekstrem yang pernah ada: mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Seruan radikal ini sontak menjadi buah bibir, memicu spekulasi dan perdebatan sengit.

Di tengah puncak amarah publik terhadap para wakil rakyat, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini adalah gerakan rakyat yang nyata, atau sekadar hoax yang sengaja disebar untuk menciptakan kekacauan?

Tuntutan Ekstrem di Tengah Puncak Amarah Publik

Seruan "Bubarkan DPR" ini tidak datang dari ruang hampa.

Ia adalah puncak dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik atas serentetan kontroversi yang dipertontonkan oleh para anggota dewan belakangan ini.

Gerakan ini seolah menjadi muara dari berbagai isu yang membuat rakyat muak.

Baca Juga: Blunder Lagi, Nafa Urbach Maklumi Rakyat yang Tak Percaya Lagi Anggota DPR: Wajar Siih...

Beberapa pemicu utama kemarahan publik yang menjadi bahan bakar seruan aksi ini antara lain, yakni tuntutan kenaikan tunjangan, di tengah kesulitan ekonomi, DPR justru sibuk membahas kenaikan tunjangan fantastis.

Publik dibuat murka oleh pernyataan politisi PDIP, Deddy Sitorus, yang meminta agar elite tidak dibandingkan dengan "rakyat jelata".

Selain itu, rentetan permintaan absurd seperti smoking room di kereta hingga kegagalan memahami realitas biaya hidup anak kost.

Di saat yang sama, rakyat merasa terbebani dengan berbagai kebijakan seperti potongan gaji untuk Tapera.

Hoax atau Gerakan Nyata?

Pertanyaan terbesar saat ini adalah mengenai validitas seruan aksi ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada organisasi atau aliansi besar (seperti BEM Seluruh Indonesia atau serikat buruh) yang secara resmi mengklaim sebagai penyelenggara.