Suara.com - Sebuah momen penuh ironi politik tersaji di Palu. Di satu napas, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan gagah mengklaim partainya adalah "garda terdepan" yang akan melawan "bibit penyakit" di pemerintahan.
Namun, di napas berikutnya, ia bungkam seribu bahasa saat ditanya soal 'penyakit' paling nyata yang baru saja terungkap kasus korupsi via Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Kontradiksi tajam antara retorika dan realita ini terjadi usai Bahlil membuka Musda Golkar Sulteng, Minggu (24/8/2025), dan menjadi sorotan tajam yang mempertanyakan standar ganda Partai Golkar dalam menyikapi isu korupsi.
Panggungnya sudah siap. Sebagai pemimpin partai yang memiliki 8 menteri dan 3 wamen di Kabinet Merah Putih, Bahlil diharapkan memberikan pernyataan tegas.
Media pun bertanya tentang langkah konkret Golkar untuk mencegah kadernya terjerat korupsi, berkaca dari kasus OTT yang menjadi skandal pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, yang terjadi justru antiklimaks. Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, secara sadar memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Ia secara gamblang menolak berkomentar dan mengalihkan pembicaraan kembali ke urusan internal Musda. Sikap bungkam ini menciptakan keheningan yang sarat makna.
Retorika Gagah 'Garda Terdepan' Lawan 'Penyakit'
Ironisnya, keheningan itu tak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Bahlil justru melontarkan pernyataan dengan retorika yang sangat kuat. Ia menegaskan komitmen dan loyalitas tanpa syarat dari Golkar untuk pemerintahan saat ini.
Baca Juga: Noel Bantah Kena OTT dan Terlibat Pemerasan, KPK: yang Penting Penyidik Bisa Buktikan
"Kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar," tegas Bahlil.
Pernyataan ini langsung memicu pertanyaan besar jika Golkar adalah garda terdepan melawan 'penyakit', mengapa pimpinannya justru menghindar saat ditanya tentang penyakit yang paling jelas di depan mata, yaitu korupsi? Korupsi adalah 'bibit penyakit' paling destruktif bagi stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Akuntabilitas Publik vs. Manuver Politik
OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer adalah ujian pertama bagi integritas kabinet baru. Publik menantikan sikap tegas dari para pemimpin partai koalisi sebagai bukti komitmen anti-korupsi mereka.
Pertanyaan kepada Bahlil adalah sebuah panggung bagi Golkar untuk menunjukkan kepemimpinan.
Namun, pilihan untuk bungkam bisa dibaca sebagai manuver politik untuk menjaga jarak aman—menghindari asosiasi negatif dengan skandal korupsi di awal pemerintahan.
Tag
Berita Terkait
-
Noel Bantah Kena OTT dan Terlibat Pemerasan, KPK: yang Penting Penyidik Bisa Buktikan
-
Perbuatannya Mengukir Sejarah, Eks Penyidik KPK Minta Prabowo Tegas Tolak Amnesti Immanuel Ebenezer
-
Pilih Bungkam, Bahlil Lahadalia Malah Melengos Jawab yang Lain usai Ditanya Kasus Noel, Mengapa?
-
OTT Noel Dapat Dukungan Publik, Mantan Penyidik : KPK Kembali ke Jalur yang Benar
-
Bungkam Soal OTT Wamenaker, Ketum Golkar: Kami Garda Terdepan Lawan 'Bibit Penyakit' Pemerintah
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh