Suara.com - Rieke Diah Pitaloka bukan cuma menyoroti pemutusan akses BPJS dari pasien Ketua IDAI, Dokter Piprim Basarah Yanuarso.
Ia turut mempertanyakan proses mutasi Piprim dari RSCM ke RSUP Fatmawati, yang juga disorot karena diduga tidak sesuai prosedur.
Sama seperti pertanyaan banyak orang yang mengikuti kasusnya, Rieke menduga ada yang tidak wajar di balik pemindahan tugas dokter subspesialis jantung anak itu.
Melalui sebuah video di Instagram, Rieke menantang Kementerian Kesehatan untuk transparan mengenai alasan di balik mutasi tersebut.
Ia mempertanyakan apakah mutasi itu murni sebuah rotasi biasa atau ada motif lain di baliknya.
"Bener nggak sih ini soal mutasi biasa, rotasi biasa?," tanya Rieke Diah Pitaloka, Senin, 25 Agustus 2025.
Secara spesifik, Rieke menyinggung soal prinsip Meritokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan kepegawaian.
Menurutnya, setiap proses rotasi, mutasi, hingga pemberian sanksi bagi ASN harus memiliki aturan yang jelas dan objektif.
Prinsip ini, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan tidak ada favoritisme atau tindakan sewenang-wenang dalam manajemen ASN.
Baca Juga: Anggaran MBG vs BPJS Kesehatan: Analisis Alokasi Jumbo Pemerintah di RAPBN 2026
"Tetapi soal rotasi, soal mutasi, soal pemberian penghargaan, soal sanksi, juga ada aturannya. Itulah yang disebut dengan prinsip meritokrasi ASN," papar Rieke Diah Pitaloka.
Politisi PDI Perjuangan ini pun secara terbuka bertanya kepada Menteri Kesehatan apakah prinsip meritokrasi tersebut sudah dijalankan dengan adil.
Ia meminta agar semua proses yang menyangkut Dr. Piprim dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan etis.
"Pertanyaannya, apakah Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas prosedur dan mekanisme di RSCM, termasuk Menteri Kesehatannya, halo Pak Menkes, sudahkah dijalankan meritokrasi ASN dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya?," tutup Rieke Diah Pitaloka.
Tag
Berita Terkait
-
Akses BPJS Pasien Dokter Piprim Dibekukan, Rieke Diah Pitaloka Geram: Kemenkes Nggak Ada Hak!
-
Akun Dibekukan Usai Tolak Mutasi Kemenkes, Dokter Piprim Basarah Tak Bisa Layani Pasien BPJS Lagi
-
Kemenkes Tuai Kritikan Keras Usai Praktik Ketua IDAI Untuk Pasien BPJS di RSCM Dicabut
-
Profil Piprim Basarah, Ketua IDAI yang Dilarang Layani Pasien BPJS di RSCM
-
Kata Kemenkes RI soal Ketua IDAI Tidak Bisa Layani Pasien BPJS Anak: Mutasi ke RSUP Fatmawati
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026